Jakarta, 15/10 (SIGAP) - Warga miskin di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menerima sebanyak 140 sertifikat tanah yang dibiayai pemerintah pusat melalui Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2010.

Wakil Bupati Lumajang, As`at Malik, Jumat (15/10) mengatakan Pemkab Lumajang dengan Badan Pusat Pertanahan (BPN) setempat sudah menyerahkan sertifikat prona itu kepada masyarakat miskin di Lumajang.

"Prona bertujuan membantu warga miskin yang memiliki tanah, namun belum bersertifikat karena keterbatasan dana," katanya.

Dirinya berpesan kepada masyarakat miskin yang menerima sertifikat prona tersebut untuk menjaga sertifikat dengan baik dan tidak menjual sertifikat prona itu kepada orang lain.

"Apabila sertifikat itu diserahkan atau dipegang oleh orang lain, maka dikhawatirkan terjadi masalah di kemudian hari," ujar As`at yang kini menjadi penjabat Bupati Lumajang pascapenonaktifan Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar.

Dengan kepemilikan sertifikat, katanya, secara hukum tanah itu milik warga miskin yang memegang sertifikat prona dan tidak mudah beralih kepada pihak lain.

Tanah yang dimiliki oleh warga penerima sertifikat prona merupakan bekas lokasi tanah bentukan baru (oloran) di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Bulurejo, Kecamatan Tempursari.

"Tanah oloran itu bekas pantai yang kemudian menjadi daratan, rata-rata setiap warga memiliki tanah seluas 2.500 meter persegi," paparnya.

Jumlah warga miskin penerima prona di Lumajang tahun 2010 sebanyak 1.000 orang yang tersebar di beberapa lokasi di kabupaten setempat.

Dirinya menegaskan sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah, sehingga penerima prona harus menyimpan sertifikat itu dengan baik.

"Jangan sampai sertifikat tanah itu jatuh ke tangan orang lain, warga harus menyimpan dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Kantor BPN Kabupaten Indramayu, membagikan 400 sertifikat Proyek Nasional 2010 pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat miskin.

Pimpinan Proyek pembuatan sertifikat gratis Ratmoko SH MH kepada wartawan di Indramayu, Rabu, mengatakan jumlah sertifikat yang harus diselesaikan hingga akhir bulan Desember sebanyak 500 lembar, namun hingga saat ini pihaknya telah menyelesaikan 400 setifikat dan telah dibagikan kepada masyarakat.

"Sertifikat yang sudah selasai langsung dibagikan ke desa pemohon sertifikat gratis seperti Desa Rancajawat, Desa Bugis, sedangkan sisanya kurang dari 100 sertifikat ditargetkan selesai akhir bulan November sehingga pada awal tahun 2011 tidak ada sertifikat yang tertinggal," katanya.

Dirinya menambahkan, kesempatan sertifikat gratis di Kabupaten Indramayu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, karena jika mereka sengaja membuat secara pribadi perlu mengeluarkan biaya cukup tinggi, untuk tahun berikutnya semua desa yang belum pernah mendapatkan kesempatan "Prona" akan mendapat giliran. (ari prahasta/ant)