Jakarta, (10/10) SIGAP - Penjabat Bupati Lombok Tengah Drs H Junaidi Najamudin sedikit risih dengan capaian kinerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena penyerapan dana rata rata 50% hingga memasuki triwulan keempat.

"Memang kita sedikit kecewa dengan capaian kinerja anggaran masing masing SKPD yang masih rendah, namun masih ada waktu untuk mengejarnya," katanya di Lombok, Minggu.

Kendatipun masih ada waktu dua bulan untuk menaikkan prosentase realisasi anggaran, namun Bupati mengaku pesimis bisa mencapai 100% seperti yang diharapkan.

"Kita sudah banyak kehilangan waktu, barangkali sulit mencapai 100 persen, sebab waktunya tinggal dua bulan lagi. Kita perkirakan antara 80-90 persen," jelasnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran masing masing SKPD, di antaranya keterlambatan anggaran disahkan DPRD yang seharusnya Januari tapi molor hingga Maret.

"Selain itu pimpinan kurang rajin melakukan evaluasi, sehingga terkesan tidak terkontrol. Kebiasaan kita juga sering ngebut diakhir waktu," jelasnya.

Bupati mengingatkan SKPD mengejar realisasi anggaran tersebut selama dua bulan terakhir, akan tetapi bupati mengaku tidak suka jika melakukan segala cara yang tidak simpatik untuk mengejar target.

"Saya tidak senang SKPD main kayu mengejar target realisasi seperti pertandingan bola menyerang diakhir pertandingan. Lebih baik kembalikan anggarannya ke kas daerah jika memang tidak bisa mengejar target itu," jelasnya

Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja masing masing SKPD dan dengan realisasi anggaran yang rendah ini berarti kinerja SKPD masih rendah karena itu perlu dilakukan pembenahan.

"Realisasi anggaran menjadi tolok ukur saya untuk mengevaluasi kinerja mereka, tentu ada sanksi yang akan kita terapkan kepada masing masing SKPD tersebut," katanya.

Terhadap redahnya realisasi anggaran itu, Bupati akan memberi sanksi berupa pemotongan anggaran yang akan dialokasikan ke SKPD yang bersangkutan sebab dinilai tidak becus mengelola anggaran.

"Kita akan kurangi anggarannya, sebab tidak bisa mengelola anggaran yang kita berikan. Jadi untuk apa kita berikan banyak kalau nanti tidak bisa digunakan atau direalisasikan," tambahnya.

Bupati sendiri menolak menyebutkan nama dinas atau SKPD yang capaian serapan anggarannya masih rendah. Tidak baik disebutkan namun rata rata capaiannya 50%.

Sekarang yang harus dilakukan, menurut Bupati adalah bagaimana mendorong SKPD agar terealisasi sesuai harapan dan tidak tertinggal jauh dari perencanaan.

APBD NTB tahun 2010 mencapai Rp1,38 triliun lebih yang juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009, dan masing-masing pimpinan SKPD wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam 300 program/kegiatan.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Rosiyadi Sayuti, mengatakan, SKPD lingkup Pemprov NTB yang mampu menyerap 25 persen dana APBD tahun 2010 pada triwulan pertama, akan diberi penghargaan.

"Gubernur menjanjikan penghargaan bagi SKPD yang mampu menyerap 25 persen APBD 2010 pada triwulan pertama yakni Januari hingga Maret," ujarnya.

Menurut Sayuti, penghargaan atau "reward" bagi SKPD yang mampu menyerap dana APBD itu penting untuk memotivasi pengelolaan dana daerah untuk kemajuan pembangunan. (Laporan wa prasetya/ant)