Jakarta, (10/10) SIGAP - Pemerintah Kota Semarang terus melaksanakan proyek pembangunan jembatan untuk membuka daerah terisolir.

"Untuk menuju Kota Perdagangan dan Jasa, maka infrastruktur Kota Semarang harus diperhatikan. Tidak hanya di kota, akan tetapi juga di pedesaan. Jadi salah, jika hanya di tingkat kota yang diperhatikan," kata Wali Kota Semarang, Soemarmo, seusai meresmikan Jembatan Kripik, Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Minggu (10/10).

Soemarmo mengatakan, perhatian terhadap infrastruktur tersebut paling banyak untuk pembangunan jembatan dan pelebaran jalan raya.

"Jalan-jalan dilebarkan, sehingga simpangan lebih luas," katanya.

Selain membangun dan menyelesaikan proyek pembangunan sejumlah jembatan, Soemarmo juga mengaku telah memerintahkan dinas terkait untuk terus melakukan inventarisasi daerah yag perlu mendapatkan perbaikan infrastruktur.

"Diinvatarisir daerah mana saja dan dibagi selama lima tahun ke depan (untuk pengerjaannya, red.)," katanya.

Sejumlah daerah yang memerlukan perhatian, di antaranya Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan, dan Kecamatan Pedurungan.

"Di daerah Genuk karena tidak ada jembatan, masyarakat harus memutar," katanya.

Soemarmo mengatakan pada APBD murni 2011, Pemkot Semarang telah mengalokasikan anggaran Rp83 miliar untuk Dinas Binamarga dan di antaranya lebih banyak untuk membangun jembatan.

Dirinya menegaskan bahwa Pemkot Semarang memiliki komitmen tidak hanya memperhatikan pusat kota, akan tetapi juga pedesaan.

"Dana kontingensi sebesar Rp16 miliar kita serahkan ke kelurahan-kelurahan, belum lagi anggaran dari PNPM," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, Nugroho Joko Purwanto, mengatakan bahwa untuk Jembatan Lemah Gempal dan Jembatan Kartini saat ini dalam tahap penyelesaian serta ada rencana pembangunan Jembatan Rowosari.

Sebelumnya walikota semarang Soemarmo telah menetapkan program utama, yang ia sebut untuk mewujudkan waktunya Semarang setara. Program itu, antara lain, berupa penanganan pengangguran dan kemiskinan untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera, penanggulangan rob (banjir air laut) dan banjir; infrastruktur, serta mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Program lainnya, mewujudkan pemkot yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesetaraan gender. (wa prasetya/ant)