Jakarta, (10/10) SIGAP - Penerima jaminan kesehatan daerah bagi warga miskin yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, Jawa Timur meningkat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Enny Sekar Rengganingati, di Malang, Minggu (10/10) mengatakan, setelah dilakukan validasi jumlah penerima jaminan kesehatan daerah (jamkesda) mengalami peningkatan.

"Sebelum dilakukan validasi, jumlah penerima jamkesda hanya 31.975 jiwa, namun setelah diverifikasi jumlahnya menjadi 32.475 jiwa atau bertambah sekitar 500 jiwa," katanya.

Menurut Enny, penambahan jumlah penerima jamkesda tersebut berasal dari pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan masyarakat berpenyakit khusus, seperti kelainan darah, kanker, dan beberapa jenis penyakit ganas lainnya.

Namun, katanya, jumlah penerima jamkesda yang mencapai 32.475 jiwa itu masih belum final, karena saat ini masih terus dilakukan validasi, bahkan datanya belum terkumpul seluruhnya.

Dirinya mengatakan, setelah seluruh data dari tingkat kelurahan terkumpul dan diverifikasi termasuk cek lapangan, baru diajukan kepada Wali Kota Malang Peni Suparto untuk ditandatangani dan ditetapkan.

Dalam finalisasi jumlah penerima (peserta) jamkesda tersebut bisa berkurang maupun bertambah. Ketika dilakukan validasi, warga yang dulunya kaya, kemudian terkena penyakit serius akhirnya jatuh miskin juga ada.

"Mereka harus tetap ditolong dan layak menerima jamkesda. Demikian sebaliknya, yang dulu miskin dan menjadi peserta jamkesda, karena perekonomiannya meningkat menjadi mampu, sehingga jamkesdanya juga harus dicabut dan dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan," katanya.

Pada 2009, anggaran dari APBD untuk jamkesda bagi 31.975 jiwa itu sebesar Rp1,8 miliar dan 2010 ada penambahan menjadi Rp2,6 miliar. Namun, dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) Dinkes setempat tidak mendapatkan tambahan anggaran.

Diberitakan SIGAP sebelumnya, perubahan anggaran keuangan (PAK) untuk APBD 2010 di Kota Malang yang dibahas di kantor DPRD setempat, minggu lalu tidak membahas masalah jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Padahal, Wagub Jatim Syaifulloh Yusuf meminta agar bupati dan wali kota di Jatim ikut berperan masalah Jamkesda tersebut.

‘’Dalam PAK APBD 2010 ini memang kita tidak mengajukan tambahan untuk Jamkesda. Sebab, anggaran yang ada sebesar Rp 2,4 miliar di APBD itu sudah lebih dari cukup, kendati jatah penerima Jamkesda kita tambahi,’’ papar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Enny Sekar Rengganingati.

Dia mejelaskan, dana sebesar itu untuk memfasilitasi kesehatan warga kurang mampu yang tidak masuk dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). (wa prasetya/ant)