Jakarta, 5/10 (SIGAP) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, terus berupaya mengurangi angka pengangguran dengan menggelar berbagai pelatihan keterampilan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Agam Drs Maryanis mengatakan, angka pengangguran di daerah itu meningkat akibat gempa.

Tahun 2009 tercatat sekitar 6.000 orang pengganggur, sementara tahun 2010 dari Januari sampai Oktober sudah mencapai 9.345 orang. Mereka berada dalam rentang usia produktif dari umur 18-40 tahun.

"Angka tersebut terus berupaya kita tekan. Antara lain dengan menggelar pelatihan elektronik dan perbengkelan. Diharapkan mereka yang ikut, bisa membuka lapangan kerja sendiri," kata Maryanis di Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Dirinya menambahkan, selain pelatihan keterampilan, juga difasilitasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri lewat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang ada.

Tahun 2010 sebanyak 18 orang telah diberangkatkan ke Malaysia menjadi tenaga teknis di salah satu perusahaan elektronik.

"Upaya seperti ini akan terus kita lakukan," tambahnya.

Menyinggung penyebab meningkatnya angka pengangguran, dia menjelaskan, gempa berkekuatan 7,9 SR yang mengguncang Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009, telah menghancurkan banyak fasilitas dan sumber perekonomian masyarakat di Kabupaten Agam.

Seperti fasilitas bangunan pertokoan, tempat-tempat pembuatan batu bata dan rumah-rumah yang memproduksi kerajinan rumah tangga. Bahkan ladang-ladang masyarakat yang berada di pinggiran bukit tertimbun tanah longsor.

Akibatnya, banyak warga kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian. Pengangguran-pengangguran baru ini menambah panjang daftar jumlah penganggur yang telah ada di daerah itu.

Menurut Prof. Hayono Soeyono, mantan kepala BKKBN, semestinya tingkat pendidikan kaum perempuan yang meningkat bisa memberi kesempatan kerja di luar rumah yang lebih baik.

Tetapi peningkatan penduduk usia kerja yang cukup besar setiap tahunnya, sebesar 3,2 juta orang, bukan menambah penduduk angkatan kerja, tetapi justru ada peningkatan jumlah penduduk yang “mengurus rumah tangga”. Karena “mengurus rumah tangga,” secara otomatis, menurut definisi BPS, atau definisi internasional PBB, penduduk itu tidak dimasukkan dalam kategori angkatan kerja, dan digabungkan menjadi kelompok “bukan angkatan kerja” yang jumlahnya 54 juta jiwa, atau 33% dari seluruh penduduk berusia diatas 15 tahun.

Melihat Status Pekerjaan Utama dari penduduk yang bekerja, kita sangat prihatin. Status Pekerjaan Utama  yang tercatat mengalami kenaikan, dan dicatat BPS dalam penerbitan “Data Strategis BPS” yang dibagikan dalam Peringatan Hari Kemerdekaan RI di Istana Presiden, adalah pada “berusaha sendiri”, “berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga”, “bekerja bebas dalam bidang non pertanian”, dan “bekerja tidak dibayar”.

Jenis-jenis status pekerjaan utama yang biasa memperoleh intervensi pemerintah atau pengusaha, seperti berusaha dengan buruh tetap, pekerja, buruh, karyawan, atau bekerja dalam bidang pertanian, seluruhnya mengalami penurunan.

Barangkali perlu dipikirkan bahwa anggaran pendidikan naik sampai 20%, sebagian diprogramkan untuk “pendidikan dan pelatihan ketrampilan” serta “biaya magang” berupa “pelatihan praktek” pada usaha mikro, kecil, menengah dan besar bagi seluruh penduduk yang berusia diatas 15 tahun. 

Sebagian dari pelatihan itu, lanjutnya, diberikan kepada anak-anak yang sedang sekolah sebagai bagian dari pengembangan “life skills” yang wajib diikuti anak-anak keluarga kurang mampu yang berusia diatas 15 tahun, tanpa menunggu Departemen Pendidikan Nasional selesai dengan pendirian sekolah SMK.

Sebagian lagi disisihkan untuk Departemen Nakertrans, Sosial dan BKKBN yang segera turun ke lapangan.  Dengan koordinasi Menakertrans, melalui penyegaran Balai Latihan Kerja (BLK), petugas instansi terkait mengundang penduduk yang “sukarela atau terpaksa setengah menganggur”, ibu-ibu yang setelah sekolah “terpaksa” hanya mengurus rumah tangga serta remaja putus sekolah, ikut pelatihan ketrampilan.

Pelaksanaannya bisa dilakukan di BLK, atau para ahli dari BLK dan staf instansi terkait, terjun ke desa melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang dikembangkan Yayasan Damandiri bersama Pemda, melatih dan memberi kesempatan magang kepada penduduk usia kerja di pedesaan, seperti ditulis dalam situs pribadinya. (wa prasetya/ant)