Jakarta, 1/10 (SIGAP) – Para ahli kerap memberi saran kepada Pemerintah Provinsi DKI agar masalah seperti Jakarta tenggelam tidak terjadi. Namun saran itu sekadar jadi formalitas dan aplikasinya sering tidak sinkron.

Demikian ahli geologi senior Awang Harun Satyana menyatakan, bahwa ilmuwan memang selalu diminta untuk memberikan masukan menyangkut tindakan yang bisa dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Jakarta.

Namun Awang mempertanyakan apakah saran-saran tersebut dilakukan atau tidak.

"Kadang-kadang permintaan saran dari para ahli geologi, tata kota atau kebumian hanya sekadar formalitas. Padahal, aplikasinya sering tidak sinkron dengan saran yang sebelumnya diberikan,” katanya.

Hal senada juga dilontarkan Associate Profesor di Jurusan Teknik Geofisika ITB Teuku Abdullah Sanny.
Teuku Abdullah Sanny menilai pemerintah masih punya peluang menuntaskan masalah apabila fokus.
”Pemerintah sebenarnya bisa membuat aturan main soal ini. Kalau pabrik besar ingin mengambil air dalam jumlah besar, maka mereka harus menggunakan aquifer dalam kadar yang dalam," katanya.

Dirinya menegaskan ahli hidrologi bisa memetakan ini, sehingga bisa mendefinisikan kebutuhan. "Penduduk misalnya ada di formasi pertama, industri di kedua dan seterusnya,” katanya.

Banjir merupakan peristiwa yang akrab bagi kota-kota di Pantai Utara Jawa termasuk kota Jakarta.  Jakarta yang dibangun oleh Jan Pieters Z. Coen di awal abad ke 17 dengan konsep kota air (waterfront city) merupakan kota yang sangat akrab dengan permasalahan banjir sejak wal pendiriannya.

Pada waktu didirikan di tahun 1619 pada lokasi kota pelabuhan Sunda Kelapa, Batavia dirancang dengan kanal-kanal seperti kota Amsterdam dan kota-kota lain di Belanda. Secara historis semenanjung dan Teluk Jakarta memang rawan banjir akibat peningkatan debit air sungai-sungai Cisadane, Angke, Ciliwung dan Bekasi pada musim hujan. Tetapi saat itu desain ini gagal diterapkan karena tingginya sedimentasi dan rendahnya pemeliharaan saluran dan kanal.

Sementara itu, menurut Gunawan Tanuwidjaja MSc. Environmental Management (NUS), S.T., pakar Institute Teknlogi Bandung, berbagai faktor penyebab memburuknya kondisi banjir Jakarta saat itu ialah pertumbuhan permukiman yang tak terkendali disepanjang bantaran sungai, sedimentasi berat serta tidak berfungsinya kanal-kanal dan sistem drainase yang memadai. Hal ini mengakibatkan Jakarta terutama di bantaran sungai menjadi sangat rentan terhadap banjir. Berdasarkan dokumentasi, Kota Jakarta dilanda banjir besar pada tahun 1621, 1654, dan 1918. Selanjutnya banjir besar juga terjadi pada tahun 1976, 1996, 2002, dan 2007.

Banjir Jakarta pada tahun 1996 terjadi pada seluruh penjuru kota serta nebjadi tragedi nasional yang menjadi pusat perhatian. Pada tahun 2002 dan 2007, banjir kem bali melanda Jakarta dan sekitarnya dengan dampak yang lebih luas dan parah.

Usulan Solusi

Integrasi Tata Ruang dan Tata Air sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Jakarta untuk mengurangi dampak banjir setempat. Menurut Gunawan Tanuwidjaja, perencanaan tata ruang komprehensif berbasis Ekologis sangat diperlukan terutama memperhatikan tata air di kota ini. Bagaimana perencanaan ini dapat dilakukan? Tentu saja harus melibatkan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Kedua, Integrated Water Resource Management (IWRM) Plan sangat dibutuhkan untuk mencapai visi berkurangnya banjir di Jabodetabekjur. Hal ini dibutuhkan karena daerah tangkapan yang mempengaruhi Jakarta berasal dari Jabodetabekjur.

IWRM Plan ini harus disusun secara komprehensif dengan kolaborasi semua pihak terkait seperti studi kasus IWRM Singapura. Tetapi kondisi kelembagaan dan teknis juga harus diperhatikan dalam IWRM Plan Jabodetabekjur. Kemudian, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan mekanisme organisasi untuk menyusun, menjalankan dan mengevaluasi IWRM Plan.

Selain itu Polder diduga dibutuhkan untuk kawasan Jakarta Utara untuk mengurangi permasalahan genangan banjir karena air hujan dan pasang naik. Polder merupakan sebuah Sistem Tata Air tertutup dengan elemen – elemen tanggul, pompa, saluran, waduk retensi, pengaturan lansekap, saluran dan  instalasi air kotor terpisah. Dengan catatan Polder ini harus bekerja sebagai sebuah kesatuan sistem dan terintegrasi dengan master plan drainase yang lebih makro. (rusman/inilah.com)