Jakarta, 30/9 (SIGAP) - Masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur, diwakili para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ketua-ketua organisasi massa, pemuda, dan paguyuban menandatangani kesepakatan bersama untuk menjaga Kota Balikpapan tetap aman dan kondusif.

Para tokoh masyarakat itu difasilitasi oleh Kapolresta Balikpapan AKBP Adji Rafik yang menyediakan ruang rapat utama Mapolresta Balikpapan sebagai tempat berkumpul dan penandatanganan kesepakatan tersebut pada Rabu pukul 21.00 WIB.

Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa kerusuhan yang melibatkan etnis tertentu di Tarakan, kota di utara Kalimantan Timur. Sebagian pengungsi bahkan menghindar hingga Balikpapan.

Kesepakatan ini juga didukung Pemkot Balikpapan, dimana hadir Wakil Walikota H Rizal Effendi SE dan Ketua DPRD Balikpapan H Andi Burhanuddin Solong.

Menurut Wawali Rizal Effendi, kesepakatan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di Balikpapan ini sangat penting, mengingat hingga akhir tahun nanti Balikpapan akan menjadi tuan rumah sejumlah even internasional dan nasional.

Even tersebut adalah Hari Aksara Internasional, Pertemuan 700 Dokter Gigi Internasional, Rapat Kerja Departemen Kehakiman yang melibatkan 1.300 hakim se Indonesia, hingga 13 Desember Hari Nusantara yang menghadirkan 5.000 undangan, termasuk para bupati/walikota.

Sementara itu, Ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong mengingatkan pemerintah agar sebisanya menciptakan pemerataan guna mensejahterakan masyarakat.

Salah satu penyebab kerusuhan Tarakan diyakini adalah terbatasnya akses sebagian masyarakat untuk bisa menikmati hasil-hasil pembangunan.

Di sisi lain, dalam teks kesepakatan tersebut, para hadirin percaya bahwa pemicu kejadian bukanlah bersifat SARA (Suku Agama, Ras dan Antargolongan).

"Itu kriminal murni," tegas AKBP Rafik, di mana korban H Abdullah tewas karena tindak pidana tersangka.

Kepada SIGAP, Asisten Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah, Sultan Mochtar menyampaikan harapannya atas terwujudnya kesepatan tersebut.

Menurut Mochtar, dibutuhkan persatuan yang kuat, dan penghargaan yang tinggi terhadap kebhinekaan agar masyarakat mampu menjawab tantangan ekonomi dan dinamis dalam pembangunan.

"Harapan masyarakat tentang kemajuan sosial, termasuk kerukunan adalah harapan pemerintah pula," ujarnya. (wa prasetya/ant)