Jakarta, 29/9 (SIGAP) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mengantisipasi segala bencana yang bakal terjadi di wilayah ibu kota, demikian kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

"Rapat tadi untuk mengecek dan meningkatkan kesiapsiagaan kalau terjadi bencana di Jakarta," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/8), usai memimpin Rapat Antisipasi Bencana.

Dalam rapat tersebut tidak hanya membahas antisipasi bencana banjir, tetapi juga antisipasi bencana alam dan bencana sosial lainnya.

Wagub mengatakan Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menangani bencana tersebut. "Saya menekankan untuk saat ini kewajiban semua melapor apa yang terjadi di wilayahnya," katanya.

Sesuai dengan skala bencana, maka Pemprov DKI akan mendirikan posko bencana mulai di lokasi bencana sampai pos utama di tingkat provinsi.

Di DKI, penanggulangan bencana berada dalam koordinasi Satuan Kordinas  Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana (Satlak) PBP di tingkat kotamadya/kabupaten.

Pada rapat tersebut, Wagub menanyakan semua kesiapan baik dari segi personil, peralatan sampai dengan koordinasi instansi terkait.

"Saya tanyakan apakah sudah sering dikordinasikan dan dimantapkan, berapa besar bantuan yang bisa diberikan TNI, Polri, PMI dan ormas serta peralatan penanggulangan bencana. Semuanya mengatakan sudah siap," katanya.

Dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Pengendalian Bencana, ada 13 orang petugas pengendali banjir di tingkat provinsi, dan 17 orang pengendali bencana banjir di masing-masing wilayah kota.

Juga terdapat 276 orang operator pompa/pintu air, 25 orang satuan petugas (satgas) banjir tingkat provinsi dan 284 orang di wilayah kota.

Pemprov DKI juga telah menyiapkan 323 lokasi tempat pengungsian bagi korban banjir, sarana kesehatan sebanyak 324 puskesmas dan 134 unit ambulans gawat darurat.

Untuk peralatan, sarana dan prasarana penanganan banjir, Pemprov DKI memiliki 179 unit pompa stasioner yang dapat menyedot total air sebanyak 290 meter kubik per detik.

Juga terdapat 83 pompa mobile yang dapat menyedot total air sebanyak 20 meter kubik per detik, 54 waduk pengendali banjir dengan total luas 196 hektar, 93 pintu air pengendali banjir di 34 lokasi dan 26 situ retensi dengan total luas 122 hektar.

Selain itu, disiagakan pula sebanyak 51 posko piket banjir, 16 lokasi penakar curah hujan dan tujuh titik pantau ketinggian air di hulu.

Mengenai logistik bahan makanan untuk penanganan bencana, seperti beras, Prijanto mengatakan Pemprov DKI telah menyiapkan gudang logistik beras sendiri yaitu gudang milik Dinas Sosial DKI Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam pantauan SIGAP, DKI Jakarta banyak mendapat masukan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menurut Pemerintah Provinsi tidak dibentuknya BPBD dikarenakan hambatan administrasi, menyangkut pejabat eselon yang harus dialokasikan pada lembaga tersebut. Sementara sudah terbentuk secara fungsional Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana.

Sangap Surbakti, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Dan Bantuan Sosial menilai, pembentukan kelembagaan harus diikuti mindset dan pendekatan pengurangan resiko bencana.

" Yang terpokok adalah pendekatan mitigasi dan adaptasi, ini artinya porsi pra bencana harus menjadi paradigma Pemerintah DKI, bukan pasca semata," pungkasnya. (wa prasetya/ant)