Jakarta, 23/9 (SIGAP) - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bengkulu Tengah Anita Yaniarti, Rabu (22/9) mengatakan, jumlah rumah tangga sasaran penerima beras bagi warga miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang berkurang, bukan karena pendapatan masyarakat meningkat.

Menurut Anita, berkurangnya penerima raskin karena adanya kebijakan baru pada 2009 yang melarang masyarakat mendekati miskin, yang pada tahun sebelumnya ikut menikmati subsidi beras, tetapi kini tidak lagi diperbolehkan menerima.

Dirinya menjelaskan, ada 3 golongan masyarakat yang selama ini berhak mendapatkan beras murah, diantaranya masyarakat sangat miskin, miskin dan mendekati miskin.

Meski mengaku adanya kemungkinan perubahan status sosial ekonomi masyarakat setempat, tetapi Anita yakin data yang digunakan mengacu hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat dapat dipercaya.

"Memang benar, tetapi ini data hasil survei BPS," katanya menjawab kemungkinan adanya perubahan status sosial penerima beras murah tersebut.

Mengenai adanya pengurangan rumah tangga sasaran (RTS) akibat kematian atau kepindahan penduduk penerima saat tahun berjalan, diserahkan sepenuhnya kepada pihak desa masing-masing.

"Kalau ada penerima yang meninggal atau pindah tempat tinggal, maka penentuan penerima selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa melalui kesepakatan bersama warga. Yang penting jumlah penerima tetap sesuai surat ketetapan bupati," katanya.

Hal itu menurutnya dilakukan agar subsidi yang telah dianggarkan tetap bisa dimanfaatkan masyarakat setempat.

Pada 2010 jumlah RTS penerima beras miskin di salah satu kabupaten baru di Provinsi Bengkulu tersebut sebanyak 12.792 RTS dengan jatah beras sebanyak 1.995.552 kilogram, dengan alokasi awal masing-masing RTS akan mendapatkan jatah 13 kilogram.

"Tapi sejak Juni hingga Desember ke depan, jatah tersebut ditambah dua kilogram untuk tiap RTS yang sudah terdaftar, karena adanya kebijakan penambahan jumlah beras yang berhak di terima sehingga menjadi 15 kilogram," ujarnya.

Jumlah tersebut penerima tersebut lebih kecil bila dibadingkan dengan RTS penerima beras miskin pada 2009 yang mencapai 13.942 RTS dengan jumlah mencapai 2.509.560 kilogram.

Seperti diketahui sebelumnya, secara umum pembagian jatah beras warga miskin (Raskin) di Bengkulu dimulai bulan Februari lalu. Raskin tersebut diperuntukan bagi 120.602 rumah tangga sasaran (RTS) dengan jatah sebanyak 13 kilogram per RTS. Jumlah tersebut berkurang dari pagu raskin 2010 sebanyak 15 kg per RTS per bulan.

Pengurangan jumlah jatah itu berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Kabinet Terbatas, 30 Desember 2009. Mengenai pengurangan pagu raskin Provinsi Bengkulu tersebut dijelaskan Humas Badan urusan Logistik (Bulog) Regional Bengkulu David Susanto, Selasa (2/2).

Berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor X.3 III tahun 2010 tentang Pagu atau Alokasi Raskin 2010 Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu, jatah raskin terbanyak yaitu Kabupaten Bengkulu Utara 278.174 kiligram per bulan diperuntukan untuk 21.398 RTS.

Sementara itu, jatah raskin Kabupaten Muko-muko paling sedikit yaitu 84.825 kilogram per bulan untuk 6525 RTS. Namun selama tiga tahun terakhir kabupaten pemekaran tersebut tidak mengambil jatah raskin karena Pemkab Muko-muko menolak adanya raskin di daerah mereka.

Masing-masing kabupaten seperti Bengkulu Tengah sebanyak 12.792 RTS dengan jumlah raskin 166.296 kg per bulan. Kabupaten Seluma sebanyak 13.841 RTS dengan jumlah raskin 179.933 kg per bulan. Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 7.565 RTS dengan jumlah raskin 98.345 kg per bulan. Kabupaten Kaur sebanyak 12.185 RTS dengan jumlah Raskin 158.405 kg per bulan.

“Sedangkan Kota Bengkulu sebanyak 10.359 dengan jumlah raskin 134.667 kg per bulan dan terakhir Kabupaten Kepah yang sebanyak 7.999 RTS dengan jumlah raskin 103.987 kg per bulan,” lanjut David.
Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Regional Bengkulu Waziran mengatakan, penyaluran raskin periode Januari hingga Maret 2010, diharapkan bisa dipercepat kabupaten dan kota. Sebab, percepatan distribusi itu bisa menekan permintaan yang melonjak di saat musim paceklik sekarang ini yang dampaknya membuat harga beras di tingkat desa naik lebih tinggi. (rusman/ant)