Jakarta, 21/9 (SIGAP) - Pengusaha angkutan truk trailer di Pelabuhan Tanjungpriok mengancam akan mogok beroperasi jika janji perbaikan Jalan RE Martadinata dalam waktu 3  bulan tidak terealisasi.

Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) angkutan khusus Pelabuhan, Sudirman, saat ditemui Selasa, mengatakan, angkutan truk trailer mengalami kerugian sehari mencapai Rp1 miliar akibat ditutupnya Jalan RE Martadinata yang biasa mereka lalui.

Seperti diketahui, jalan RE Martadinata, Tanjungpriok, Jakarta Utara, amblas sepanjang 103 meter dengan kedalaman sekitar 7 meter sehingga harus ditutup untuk perbaikan yang ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan.

Menurut Sudirman, dalam sehari truk trailer yang melintasi Jalan RE Martadinata berjumlah sekitar 2.000 kendaraan dan kerugian masing-masing truk trailer sebesar Rp500 ribu.

Bahkan truk trailer yang seharusnya dapat melakukan tugasnya, dua rit, kini hanya dapat satu rit.

"Kami sudah mengalami kerugian yang cukup besar, sehari mencapai Rp1 milyar. Kalau janji perbaikan selama tiga bulan tidak terealisasi, maka kami akan melakukan aksi mogok," ancam Sudirman.

Selain itu juga, pihak pengusaha transportasi angkutan pelabuhan pun terkena penalti, akibat truk trailer yang mengangkut kontainer mengalami keterlambatan pengiriman barang.

"Jarak tempuh mengantar barang dari pelabuhan menuju gudang yang harus memutar ke jalan tol Wiyotowiyono membuat truk trailer terlambat," keluhya.

Diungkapkan Sudirman, denda penalti yang harus ditanggung oleh pengusaha angkutan pelabuhan bisa membuat kerugian mencapai Rp3 miliar dari masing-masing pengusaha.

Amblas jalan RE Martadinata, Kamis (16/9) dinihari lalu tersebut, saat ini masih dilakukan penelitian untuk mengetahui konstruksi jalan dan tanah.

Sejauh ini, alat tiang pancang "sheet pile" untuk memasang penahan sudah disiapkan yang berada di kali Jabat dengan menggunakan tongkang, tepat di sisi amblasnya Jalan RE Martadinata.

Perbaikan Jalan RE Martadinata sebelumnya menurut Menteri PU Joko Kirmanto membutuhkan biaya Rp7 miliar dengan waktu perbaikan sekitar tiga bulan.

Terkait ambrolnya jalan RE Martadinata di Tanjung Priok, Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB), Andi Arief, seperti yang diberitakan SIGAP, Senin (20/9) menegaskan, hendaknya menjadi peringatan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi manajemen bencana di ibukota. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini dinilai belum menganggap serius potensi ancaman gempa maupun dampak penurunan tanah.

Salah satu indikator dari kekurangseriusan Pemprov DKI Jakarta tersebut menurut Andi adalah terkatung-katungnya pembentukan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Padahal, kondisi Jakarta yang rawan bencana saat ini memerlukan sebuah institusi kebencanaan yang mumpuni.

“Jakarta beberapa kali terkena dampak goncangan gempa yang berepisentrum di Selat Sunda dan Sukabumi. Di samping itu, penurunan tanah sekitar 18-26 cm di kawasan Jakarta Utara juga sudah dirasakan berbagai kalangan,” kata Andi Arief, Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Lebih lanjut Andi mengingatkan, dalam Peta Bahaya Kegempaan (Peta Seismic Hazard) 2010  yang disusun Tim Ahli Gempa Indonesia, wilayah Jakarta diidentifikasi mengalami percepatan pergeseran batuan dasar, sehingga potensi rambatan gempa ke ibukota patut diwaspadai. Sejarah mencatat, wilayah DKI pernah diguncang gempa dahsyat, semisal pada tahun 1699,1780,1883, dan 1903. (rusman/ant)