Jakarta, 20/9 (SIGAP) - Ratusan hektare tanaman tembakau virginia siap panen di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) rusak akibat hujun yang melanda daerah ini secara terus-menerus.

"Tanaman tembakau milik petani yang rusak akibat hujan tersebut sebagian besar berada di Lomok Timur dan Lombok Tengah," kata petani tembakau Lombok, Nurudin di Mataram, Senin (20/9).

Seharusnya pada akhir September 2010 petani di Lombok akan melakukan panen tembakau virginia, namun karena hujan turun teres menerus, maka tembakau tersebut rusak total dengan kerugian ratusan juta rupiah.

Luas areal tanaman tembakau virginia di NTB terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan hingga kini arealnya lebih dari 20.000 hektara melibatkan lebih 10.000 petani.

Dikatakan, subsidi minyak tanah untuk omprongan atau pengeringan tembakau bagi petani sudah distop, sehingga harus membeli minyak tanah dengan harga eceran antara Rp7.500 hingga Rp9.000 per liter.

Pemerintah telah mengupayakan batu bara untuk omprongan sebagai pengganti minyak tanah, namun sebagian besar petani menolak.

"Bahkan sejumlah petani yang mengopen tembakau dengan batu bara dilarang jika dilakukan pada wilayah pandat menduduk, karena dinilai asap batu bara membahayakan," katanya.

Anggauta DPRD NTB Machsun Ridwainny mengatakan, mengatakan, petani tembakau khususnya tembakau virginia di daerah ini nampaknya belum siap menggunakan batu bara untuk omprongan atau pengeringan tembakau.

"Alih tehnologi dilakukan petani tembakau untuk omprongan dari minyak tanah ke batu bara dan elpiji sekarang terkesan dipaksakan," katanya.

Ratusan petani tembakau dari Lombok Timur dan Lombok Tengah telah berkali-kali melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB untuk menolak batu bara sebagai bahan bakar omprongan.

Sebab para petani menilai menggunakan minyak tanah jauh lebih irit baik dari segi tenaga dan biaya ketimbang batu bara.

Dikatakan, permasalahan yang dihadapi petani tembakau ialah sudah terbiasa atau bertahun-tahun memakai minyak tanah untuk omprongan tembakau, lalu tiba-tiba akan dialihkan ke elpiji dan batu bara.

Sosialisasi pilot proyek sarana dan prasarana lainnya seperti kompor batu bara yang saat ini baru tersedia sekitar 200 buah, sementara kebutuhan mencapai 5.000 unit.
Sekretaris komisi II (Ekonomi dan Keuangan) DPRD NTB Johan Rosihan, ST kepada Global FM Lombok di Mataram, bulan lalu sampaikan bahwa  pemerintah harus melaksanakan konversi mitan ini secara bertahap.

Artinya pemerintah mesti konsekwen dengan berapa kemampuan melakukan konversi dari tahun ketahun agar bahan bakar untuk omprongan tetap jelas. Namun yang terjadi justru perbedaan data yang dimiliki komisi II dengan pemerintah provinsi soal jumlah total omprongan tembakaku di NTB. Akibatnya program konversi dari mitan ke batubara menuai hambatan. Ia menekankan agar jangan sampai pemerintah dengan kemampuan yang masih minim kemudian memaksakan program ini kepada masyarakat, tentu cara ini tidak efektif. (wa prasetya/ant)