Jakarta, 16/9 (SIGAP) - Aktivis lingkungan hidup (LH) Waykanan mendirikan Bank Pohon Fastabiqul Khoirot (Berlomba Dalam Kebaikan, red.) seiring peningkatan pembangunan secara tidak langsung mengakibatkan bertambahnya luas lahan kritis di daerah tersebut.

"Luas lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun di luar DAS Waykanan bertambah. Adapun penyebab utama kerusakan lahan satu dekade ini karena penebangan hutan yang dilakukan secara tidak bijaksana serta konversi lahan yang kurang terkendali," kata Rusli Arsyad, aktivis lingkungan hidup setempat di Blambanganumpu. 

Selain itu, menurut Rusli pertumbuhan berbagai industri perkebunan serta pemukiman penduduk membuat konversi lahan berlangsung terus-menerus.

Aktivis lain, Josua Tambunan, mengatakan bertambahnya luas lahan kritis di daerah sebelah timur Kabupaten Lampung Barat itu menyebabkan berkurangnya volume air hujan yang terserap tanah.

"Berdasarkan pengamatan kami selama ini, dampak yang sudah terjadi ialah debit aliran Sungai Way Besay dan Way Umpu juga sungai lainnya pada musim hujan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sedang saat musim kemarau air justru sangat berkurang," ujarnya.

Lebih lanjut Tambunan menjelaskan, perubahan struktur DAS mengakibatkan penurunan daya tampung sungai yang pada gilirannya akan menimbulkan banjir pada musim hujan di daerah hilir serta kekeringan pada musim kemarau.

Kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup tersebut mendapat sambutan positif dari KH Amidhan, ketua MUI. “Saya kira hal itu merupakan bentuk ijtihad untuk mencegah timbulnya kerusakan alam,” katanya kepada SIGAP, Kamis (16/9).

Ijtihad itu kata mantan anggota Komnas HAM ini menjadi kewajiban setiap muslim. “Sebab, melestarikan lingkungan hidup melalui gerakan menanam pohon akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, hewan dan kehidupan alam sekitarnya, ” katanya Amidhan.

Oleh sebab itu, mantan pegawai Departemen Agama itu meminta agar pendirian Bank Pohon Fastabiqul Khoirot disosialisasikan kepada masyarakat lain di berbagai wilayah Indonesia. “Di sinilah peran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dibutuhkan. Peran mereka tidak saja mendorong tetapi juga diharapkan membantu gerakan ijtihad semacam  ini,” imbuh  KH Amidhan. (laporan sofyan badrie/ant)