Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Jakarta, 15/9 (SIGAP) - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Barat (NTB), Eko Bambang Sutedjo, Rabu (15/9) di Mataram mengatakan, sebagian besar desa di daerah itu belum menikmati listrik karena kurangnya daya listrik yang dimiliki Perusahaan Listrik Negara.

Dirinya menjelaskan, dari 913 desa yang ada di Nusa Tenggara Barat hanya 42% saja yang memperoleh fasilitas listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) NTB.

Menurutnya, kondisi tersebut harus diatasi dengan cara meningkatkan layanan sambungan baru melalui pembangunan pembangkit listrik selain menggunakan pembangkit energi listrik yang sudah terbentuk.

Beberapa pembangkit energi listrik yang sudah ada di NTB yakni pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

Dua pembangkit energi listrik lainnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun, dua pembangkit listrik tersebut masih dalam proses pembangunan.

Selain keempat potensi pembangkit listrik tersebut, kata Eko, alternatif lain yang mungkin bisa untuk mengatasi krisis energi listrik di NTB, yakni pembangkit listrik panas bumi.

"Ada dua titik yang diketahui memiliki potensi panas bumi yakni Sembalun, di Lombok Timur dan di Hu`u, di Dompu. Hanya saja, untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi ini butuh waktu yang cukup lama. Minimal tiga tahun baru bisa beroperasi," katanya.

Eko memperkirakan, seluruh desa di NTB akan bisa menikmati energi listrik pada 2025, sehingga NTB kemungkinan tidak bisa mengikuti arah program nasional yakni masyarakat Indonesia mampu menikmati listrik secara keseluruhan pada 2020.

Meski demikian, pada 2013 mendatang 100% desa dihajatkan sudah berlistrik, meskipun hanya 5 kepala keluarga yang sudah diberikan aliran listrik

"Untuk sementara, Kami akan memfokuskan pemberian bantuan energi listrik bagi desa-desa yang belum tersentuh layanan energi listrik dari PLN," katanya.

Sementara itu berdasarkan pantauan SIGAP, sebanyak 578 dari 2.830 desa di Sulsel belum menikmati aliran listrik.Pengadaan listrik untuk desa-desa tersebut diharapkan menjadi prioritas PT PLN sebagai perusahaan listrik yang diberi kuasa oleh negara.

Direktur Eksekutif Forum Studi Energi dan Lingkungan (Fosil), Anwar Lasappa mengatakan, rasio kelistrikan di Sulsel menunjukkan terjadi ketimpangan antara percepatan pengadaan listrik di pedesaan dan perkotaan.Padahal, semua warga negara memiliki hak yang sama atas ketersediaan dan menikmati fasilitas listrik.

”Pemerataan sambungan listrik di pedesaan dan perkotaan harusnya dilakukan sama oleh PLN,di antaranya memprioritaskan pengadaan listrik 578 desa yang belum teraliri listrik,” tuturnya kepada harian Seputar Indonesia (SI) di Makassar, April lalu. Ahli geologi dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Nadjamuddin Nawawi, mengatakan, Sulsel pada dasarnya memiliki potensi alam yang sangat besar untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energi terbarukan, seperti air dan yang paling utama negeri panas bumi (geotermal) dan gas alam.

”Di Sulsel ini, potensi alam untuk membuat pembangkit listrik cukup banyak,mulai air, gas, hingga panas bumi,cukup banyak. Namun, yang diperlukan adalah peran aktif pemerintah mengembangkan pembangkit dalam skala kecil di titik-titik potensial guna memberi aliran listrik ke desadesa,” ungkapnya. Langkah pembangunan pembangkit listrik skala kecil tersebut telah dibuat secara swadaya masyarakat untuk jenis Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di beberapa desa di Kabupaten Luwu Utara (Lutra).

Namun, dirinya mengemukakan, posisi pemprov harus lebih aktif, khususnya memperkenalkan potensi ini kepada investor. ”Diperlukan sebuah regulasi yang mengatur pemanfaatan potensi tersebut dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal tersebut sebagai langkah maju dari wujud keseriusan pemerintah menyelesaikan permasalahan listrik, khususnya di daerah-daerah tertinggal,” paparnya di Makassar kemarin.

Manajer Niaga PT PLN wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Sultanbatara), Dyananto, sebelumnya menjelaskan, kondisi kelistrikan Sulsel saat ini belum sepenuhnya stabil,dalam arti memiliki cadangan listrik yang sebanding dengan satu unit pembangkit berkapasitas 60 megawatt (MW). (rusman/ant)