Jakarta, 15/9 (SIGAP)- Belum tersedianya jalan darat menuju Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, menuju ibukota kecamatan membuat desa tersebut masih terisolir dengan desa lainnya.

"Untuk membuka keterisoliran Desa Muara Plantau tersebut, warga berharap Pemerintah Kabupaten Barito Timur membuatkan jalan darat," kata salah satu tokoh pemuda Ampah, Sofia Ingguriani, di Palangkaraya, Selasa (14/9).

Selama ini, ujar Sofia, apabila warga Muara Plantau ingin menuju ke ibukota kecamatan, terpaksa menggunakan transfortasi sungai menuju Desa Ketab. Setelah itu baru bisa menuju ibukota kecamatan dengan transfortasi darat.

"Keterisolasian ini sudah berjalan puluhan tahun, bahkan semenjak masih bergabung dengan Kabupaten Barito Selatan. Untuk menuju Desa Muara Plantau tetap menggunakan transfortasi sungai,"ujarnya.

Kini dengan dimekarkannya Kabupaten Barito Timur 2002 lalu, lanjut Sofia, maka harapan warga Desa Muara Plantau untuk menikmati jalan darat hendaknya diperhatikan oleh pemerintah kabupaten setempat bersama DPRD Barito Timur.

"Selain pembuatan jalan darat, Desa Plantau juga perlu perhatian masalah kesehatan dan sarana pendidikan. Ini tidak lain agar generasi muda di desa itu bisa lebih maju dan mampu bersaing di tingkat kabupaten," tegas pemerhati masalah pembangunan ini.

Dijelaskannya, bahkan tidak itu saja, program ekonomi kerakyatan juga diharapkan menyentuh hingga ke desa tersebut. Dimana di desa itu masyarakatnya banyak berusahatani dan usaha perikanan.

"Bantuan bibit pertanian maupun perikananan perlu disalurkan kepada warga Muara Plantau. Ini tidak lain sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa," terangnya.

Kemudian, sambung Sofia, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah air bersih bagi warga Desa Muara Plantau juga perlu diperhatikan. Selama ini warga setempat untuk mendapatkan air, hanya dari sungai saja.

"Dengan adanya jalan darat dan bantuan fasilitas lainnya, kedepan Desa Muara Plantau akan lebih maju dan dapat membantu peningkatan ekonomi warga," tandasnya.

Menurut Rieke Hapsari Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, sesungguhnya pemerintah kabupaten bisa lebih pro aktif untuk memanfaatkan program penanggulangan kemiskinan.

"Program PNPM mandiri bisa diandalkan, seperti yang dilakukan warga Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Warga membangun jalan antardesa dari bantuan Program Nasional Pembaruan Masyarakat (PNPM) yang  menghubungkan Desa Kanekes-Nayagati sepanjang 180 meter . Pembangunan jalan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. " jelas Rieke. (wa prasetya/ant)