Jakarta, 14/9 (SIGAP) - Penanganan dampak kelaparan di negara berkembang akan menelan biaya 450 miliar dolar per tahun, kata satu badan bantuan memperingatkan Selasa (14/9) menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) PBB tentang pembangunan.

Peringatan mencolok mengenai tingginya biaya itu - yang setara dengan 290 miliar pound atau 350 miliar euro - berasal dari laporan baru badan ActionAid, di London yang mencatat cara-cara mendapatkan keuangan yang sedang diperjuangkan oleh negara-negara yang dilanda kelaparan.

Berkurangnya pekerja produktif, kesehatan yang kurang baik dan lolosnya pendidikan disebabkan oleh kekurangan gizi menghantam beberapa dari negara-negara termiskin dunia, kata para pengkampanye.

"Memerangi kelaparan kini akan menjadi 10 kali lebih murah ketimbang diabaikan begitu saja," kata ketua eksekutif ActionAid Joanna Kerr.

Laporan, yang mengamati upaya-upaya pengurangan kelaparan di 28 negara berkembang, mendapati sebagian besar gagal dalam upaya mereka mengurangi separoh dari angka kelaparan pada 2015, satu tujuan pembangunan terpenting.

Ini adalah salah satu dari target ambisius, yang diserukan Sasaran Pembangunan Millenium yang pertama kali ditetapkan pada 2000 dan akan ditinjau kembali pada KTT PBB di New York pada 21-23 September.

Republik Demokratik Kongo, Burundi, Sierra Leone, Pakistan dan Lesotho muncul sebaga negara terburuk dalam upaya mereka untuk mengurangi angka kelaparan, demikian menurut analisis ActionAid.

Kurangnya investasi di sektor pertanian dan pembangunan perdesaan, beberapa hak hukum untuk makanan di negara-negara miskin dan sedikitnya dukungan kepada masyarakat pertanian ketika panen gagal semua memberikan andil kepada masalah ini, kata kelompok itu.

Negara-negara yang menduduki peringkat kelompok kampanye adalah Brazil, China, Ghana, Malawi dan Vietnam, yang telah menurunkan kelaparan dengan meningkatkan investasi di peternakan kecil dan memperkenalkan skema perlindungan sosial.

Gunawan, dari pokja Dewan Ketahanan Pangan katakan, Indonesia harus memulai melakukan eksekusi persoalan melalui pendekatan inovasi teknologi untuk melakukan percepatan terhadap upaya penguatan ketahanan pangan.

"Hal hal seperti inovasi terhadap benih, irigasi dan termasuk untuk pertanian urban dan suburban harus menjadi perhatian kita," jelasnya.

Juga revitalisasi perkebunan, dan pengelolaan produksi dan redistribusi lahan harus semakin digencarkan.

"Meningkatkan kapasitas gula nasional dan pencapaian swasembada bisa memanfaatkan lahan tidak tergarap, yang tercatat hampir 7 juta hektare, tentunya harus melibatkan petani penggarap," pungkasnya.  (wa prasetya/ant)