Jakarta, 8/9 (SIGAP) - Ulama Mubaligh di Makassar, Sulawesi Selatan, bisa memperoleh jaminan kesehatan melalui Program Sehat Ulama Mubaligh (PSUM). Ketua Umum PSUM, HM Jusuf Kalla yang juga mantan Wakil Presiden RI, di kediamannya, Selasa (7/9) mengatakan, Ulama yang sudah terdaftar dan memiliki kartu peserta bisa mendapatkan pelayanan VIP di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.

Tanda peserta PSUM ini berbentuk buku kecil berwarna kuning yang di dalamnya terdapat tanda tangan Jusuf Kalla.

"Jaminan kesehatan ini tidak hanya diberikan kepada ulama, melainkan juga bisa diberikan untuk istri atau suami ulama," ucapnya.

Para peserta PSUM ini mendapatkan jaminan kesehatan dan hanya membayar biaya pengobatan sebesar 10% dari total harga sebenarnya. Untuk membeli obat, lanjutnya, seluruh peserta PSUM akan mendapatkan potongan harga hingga 90% di dua apotek, yakni apotek Faisal dan apotek Sofia.

Dirinya menambahkan, selain Ulama Mubaligh, setiap orang yang khatib sebanyak 26 kali selama 6 bulan berturut-turut bisa mendaftar sebagai peserta dan mendapatkan layanan kesehatan.

"Layanan kesehatan bagi Ulama ini harus dilakukan dengan cepat. Jika peserta PSUM sakit, harus segera dibawa ke dokter, dan tidak boleh menunggu lama," tuturnya.

Dirnya mengatakan, dalam program ini, tidak terdapat batasan waktu tanggungan bagi ulama maupun Kyai yang sakit. Segala kekurangan atas jumlah pembayaran kesehatan di rumah sakit tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Kalla Group.

"Pemberian jaminan kesehatan kepada Ulama-Mubaligh ini merupakan bentuk perhatian kepada mereka yang telah memberikan pelayan kepada umat Muslim di Makassar," tandasnya.

Terobosan Sinjai

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang berkualitas sejak tahun 2004,  Pemkab Sinjai menelorkan Perda no. 3 menyangkut Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Selama 5 tahun berjalan, program Jamkesda telah memberikan dampak yang nyata bagi kesehatan masyarakat.

Pada akhir April tahun 2008, angka kepesertaan Jamkesda sudah mencapai 85 % dari seluruh masyarakat Sinjai.

Program Jamkesda, lebih banyak diminati  karena, melalui Jamkesda semuanya sudah ditanggung, sementara Jamkesmas terbatas.

Keberhasilan Jamkesda di kabupaten Sinjai, terlihat dari tingginya nilai inovasi yang menempati urutan pertama diantara 22 kabupaten kota lainnya, seperti dicatat The Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) tahun lalu.

Inovasi Jamkesda meraih nilai 451 poin, selisih jauh di atas Kota Parepare yang berada di urutan kedua. Inovasi itu sendiri berasal dari perolehan nilai dari FIPO ditambah dengan penilaian masyarakat sasaran di mana program tersebut berlangsung.

Untuk survey publik, Kabupaten Sinjai berada di bawah Sidrap, Soppeng, dan Gowa dengan perolehan 244 poin.

Survey publik itu sendiri berasal dari penilaian masyarakat baik masyarakat sasaran maupun masyarakat umum lainnya. Pada survey publik yang dilakukan oleh salah satu lembaga survey di Makassar ini, ada 10 kelompok masyarakat yang menjadi responden.

Pada eksisting, yang menempati urutan pertama adalah kabupaten Luwu Timur yang merupakan kabupaten termuda di Luwu Raya, disusul berturut-turut oleh Kabupaten Enrekang, Palopo, Selayar, dan kemudian Sinjai.

Meski hanya inovasi yang dimenangkan oleh Kabupaten Sinjai, namun total nilai dari inovasi, survey publik, dan eksisting akhirnya menempatkan kabupaten ini sebagai pemenang untuk kategori bidang kesehatan (wa prasetya/ant)