Jakarta, 1/9 (SIGAP) - Ratusan korban Lumpur Lapindo yang berasal dari tiga desa di luar peta terdampak, demontrasi menuntut perhatian pemerintah supaya mendapatkan ganti rugi seperti korban lumpur yang lain.

Salah seorang peserta demo Lutfi Abdillah, mengatakan, demo tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang selama ini terkesan tutup mata terkait korban lumpur, khususnya yang berada di luar peta terdampak.

"Aksi spontanitas warga ini merupakan bentuk kekesalan warga korban lumpur di luar peta terdampak yang hingga kini belum mendapat penanganan dan perhatian dari pemerintah, meski kondisi tempat tinggal mereka telah ditetapkan Pemprov Jawa Timur tidak layak huni," ucapnya menegaskan.

Warga, mengancam akan terus berjuang melakukan aksi demo dengan cara menutup akses jalur timur Surabaya-Malang di Porong, jika tuntutan mereka mendapatkan ganti rugi tidak ada perhatian dari pemerintah.

Dalam melakukan aksinya, warga juga mendirikan tenda darurat yang berdiri di pinggir Jalan Raya Porong tepatnya di sekitar Tugu Kuning.  "Warga memilih bertahan sambil menunggu hasil keputusan pertemuan antara perwakilan korban lumpur dan pemerintah pusat yang hari ini sedang berlangsung di Jakarta," paparnya.

Sementara itu, Faisal Haq, peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) kendati bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, telah diambil alih penangannya oleh pemerintah pusat tetapi hingga kini tak kunjung tuntas. “Baik menyangkut ganti rugi terhadap korban maupun upaya penghentian luapan/semburan lumpur,”kata Faisal, kepada Sigap, Rabu (1/9) di Jakarta. 
Alumnus Universitas  Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, bisa memenuhi tuntutan masyarakat yang menjadi korban luapan lumpur, baik yang masuk peta terdampak dan yang tidak terdampak. “Karena, hingga kini, belum ada tanda-tanda semburan lumpur berhenti. Dan sangat masuk akal bila daerah yang akan terdampak luapan lumpur akan semakin meluas,”kata Faisal, sapaan akrab Faisal Haq.

Lebih jauh daripada itu, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta ini meyakini bahwa semburan lumpur dapat dicegah bila pemerintah memberikan kepercayaan kepada para ahli dalam negeri. “Bukankah negeri ini tidak kekurangan tenaga ahli. Masalahnya, pemerintah dapat memberi mereka kepercayaan tidak? ”ucap Faisal. (laporan Sofyan Badrie/Ant.)