Jakarta, 28/8 (SIGAP) - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengingatkan bahwa Presiden SBY, baru menjalani masa jabatan di periode kedua selama satu tahun. Karenanya, Presiden harus diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas-tugasnya berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara Indonesia hingga masa jabatannya selesai.

"Presiden dipilih oleh 62 persen pemilih pada pemilu legislatif secara langsung tahun 2009. Pada periode kedua ini Presiden baru menjalankan tugas-tugasnya selama satu tahun," kata Ical, usai berbuka puasa dengan masyarakat di Masjid Al Falaah, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (27/8) malam.

Ical mengatakan, usai menyelesaikan masa jabatannya pada 2014, sesuai amanah undang-undang, Presiden SBY tidak bisa dipilih kembali untuk periode ketiga. Sehingga masyarakat akan mencari calon pemimpin yang lain.

Namun masyarakat, diingatkan Ical, agar tidak meminta Presiden berhenti dari jabatannya di tengah jalan. "Kalau sampai ada pihak-pihak yang meminta Presiden berhenti sebelum selesai masa jabatannya, itu tidak baik," katanya.

Menurut Ical, Partai Golkar, yang menjadi pemerintah dalam pembangunan, melihat kebijakan pemerintah telah berjalan baik. Meskipun ada juga yang belum baik. Terkait kebijkan yang masih kurang tersebut, maka harus diperbaiki, sedangkan terhadap kebijakan yang sudah baik diupayakan lebih baik.

Selain itu, Partai Golkar juga menyampaikan keluhannya terhadap kebijakan pemerintah yang masih belum baik. Misalnya, dicontohkan Ical, agar pemerintah menangani lebih serius masalah pangan. Presiden juga sudah menyampaikan persoalan penanganan masalah pangan ini dalam pidatonya.

Lebih lanjut Ical mengatakan, Partai Golkar, juga menyampaikan keluhannya soal perlunya peningkatan pelayanan pendidikan. Karena tenaga kerja Indonesia saat ini sebagian besar masih memiliki skill rendah yakni sekitar 53% masih berijazah sekolah dasar.

Indonesia, Ical menerangkan, harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelayanan pendidikan agar tenaga kerja Indonesia memiliki skill lebih baik lagi.

"Keluhan-keluhan itu disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi justru untuk memotivasi pemerintah agar melakukan percepatan kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia," pungkasnya. (laporan wa prasetya/ant)