Jakarta, 27/8 (SIGAP) - Vietnam dapat segera mengambil langkah-langkah untuk "menstabilkan" harga dalam hal pergerakan harga "tidak normal", departemen keuangan mengatakan Kamis, meskipun para kritikus memperingatkan intervensi pasar tersebut.

Investor asing telah tumbuh semakin khawatir tentang kemungkinan pengenalan pengendalian harga di negara komunis, dan Amerika Serikat telah memperingatkan Vietnam terhadap langkah tersebut, mengutip pengalaman negatif di tempat lain.

Tapi sebuah pernyataan Departemen Keuangan mengatakan keputusannya mulai berlaku pada 1 Oktober akan memungkinkan lembaga negara "kompeten" untuk memaksakan tindakan stabilisasi jika, misalnya, harga naik lebih cepat daripada biaya produksi.

Negara juga bisa melakukan intervensi jika perusahaan asing atau Vietnam mengambil keuntungan dari bencana alam, wabah atau krisis keuangan pada saat biaya mereka sebenarnya tidak terpengaruh.

Kontrol bisa diperkenalkan jika sebuah bisnis disalahgunakan posisi dominan untuk menyebabkan fluktuasi harga "irasional", kata kementerian.

Vietnam telah menanggapi keprihatinan tentang kontrol harga dengan mengatakan tindakannya tidak akan melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia, yang pihaknya bergabung pada 2007.

Ditanah air

Ditanah air, pengendalian harga, telah menjadi perhatian serius. 

Saat ini Komisi VI DPR tengah mengevaluasi bagaimana status hukum Bulog. Apakah peranan Bulog sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional dikembalikan seperti tahun 1980-an.

Menurut Ekonom dari Econit, Hendri Saparini, peranan Bulog sebagai stabilitasi harga memang harus dikembalikan.

"Kita tidak punya strategi untuk menjaga pasokan dan harga pangan sehingga peran Bulog harus segera dikembalikan seperti dulu." tandasnya.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Sutono belum mau berkomentar menanggapi usulan tersebut. Karena hal itu merupakan wewenang pemerintah.

"Bulog ini hanya alat. Alat ini tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi, mengenai pengembalian peran Bulog seperti dulu, itu sepenuhnya wewenang pemerintah," jelasnya.

Namun, sebagai negara ke-pulauan yang cukup luas, maka sebaiknya Indonesia memiliki suatu cadangan pangan yang kuat untuk menjaga stabilitas harga sembako di tanah air.

Menurut Sutono, pemerintah harus mempunyai suatu cadangan pangan yang kuat.

Saat ini kesulitan pemerintah untuk menstabilkan harga karena memang stok yang dimilikinya kurang. Seperti ketika harga minyak goreng naik, pemerintah tidak bisa mengintervensi produsen atau pedagang minyak goreng agar mau menurunkan harga-
harga.

"Pemerintah tidak bisa bilang turunkan, harga. Itu tidak mungkin,. Kita rapat sudah tiga hari tiga malam untuk mencari stok, tetap tidak ketemu. Kalau pemerintah punya stok yang cukup, maka kondisi seperti itu tidak mungkin terjadi," tuturnya kepada pelita seperti dilansir bataviase.co.id (laoran wa prasetya/ant)