Jakarta, 27/8 (SIGAP)- Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Ali Ball Masdar mengemukakan, bahwa jumlah angka kematian ibu dan bayi yang ada didaerahnya masih cukup tinggi, sehingga pemerintah mesti lebih giat dalam melaksanakan program untuk menekannya.

Bupati Kabupaten Polman di Mamuju, Kamis (26/8), mengatakan, tercatat dalam setiap 1000 angka kelahiran setiap tahun terdapat diantaranya sekitar 30 kasus angka kematian ibu.

Dijelaskan Bupati, sekitar 65% penyebab angka kematian ibu di Polman adalah pendarahan sebelum dan sesudah melahirkan. Pasalnya, ibu melahirkan tidak ditanggulangi secara medis tetapi secara tradisional melalui dukun.

Ditambahkan Ali, dari 16 Kecamatan di Polman yang dominan atau tertinggi terjadi kasus angka kematian ibu adalah Kecamatan Luyo sebanyak 3 kasus hingga Bulan Agustus tahun 2010 ini.

Sedangkan angka kematian bayi di Polman juga cukup tinggi, dari 1000 bayi yang dilahirkan sekitar 20 orang diantaranya mengalami penyakit berat badan lahir rendah (BBLR) yang rawan mengakibatkan kematian

Bupati mengatakan, tingginya angka kematian ibu dan bayi tersebut saat ini menjadi perhatian dan keprihatinan pemerintah sehingga butuh penanggulangan medis secara intensif.

"Pemerintah dalam menekan angka kematian ibu dan bayi terus menggiatkan penyuluhan kesehatan ibu ibu hamil yang kurang mampu, berupa bentuk amanah persalinan, pelacakan kasus kematian ibu serta AMP non klinik," katanya.

Dirinya menyatakan tingginya angka kematian ibu melahirkan akan menimbulkan beban bagi bayi dan keluarga yang ditinggalkan serta rawan terhadap kekurangan gizi.

"Kita akan dorong terus aparat Dinkes untuk meningkatkan kesadaran kaum ibu memeriksakan kesehatan waktu hamil serta mencari tempat persalinan yang tepat," ujarnya.

Berdasarkan catatan SIGAP, pemerintah telah memiliki program yang terkait dengan kesehatan ibu hamil dan anak yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), dimana setiap RTSM mendapat dana Rp600 ribu – Rp2,2 juta.

Di tahun 2010 jumlah peserta PKH sebanyak 816.000 RTSM yang mencakup 20 provinsi dengan anggaran Rp1,3 triliun.

Salah satu tujuan PKH adalah meningkatkan kesehatan dan gizi, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, PKH membantu pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Tercatat selama tahun 2009 terdapat capaian positif terkait dengan pelaksanaan PKH, diantaranya PKH menunjukkan dampak positif pada peningkatan kunjungan ke Posyandu, PKH berdampak pada kenaikan jumlah bayi (dibawah 1 tahun) yang ditimbang berat badannya serta PKH berhasil menaikkan kegiatan imunisasi bayi berusia dibawah 1 tahun.

Namun berdasarkan evaluasi pelaksanaan PKH yang dikeluarkan Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas, di tahun 2009 masih terdapat kendala dalam merealisasikan program pro rakyat ini. Diantaranya, pertama soal pendistribusian dan penjemputan dokumen PKH masih terlambat dari jadwal belum dilakukan PT Pos sesuai kesepakatan. Kedua, masih terjadi mis-targetting (0.3%) karena kekeliruan penilaian kelayakan RTSM oleh pendamping, prosedur pencairan dana yang panjang menyebabkan keterlambatan bantuan PKH serta penyaluran dalam tiga tahap menyebabkan ada (pecahan) uang yang tidak didistribusikan. (laporan rusman/ant)