Jakarta,  26/8 (SIGAP) - Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau akan dipindahkan dari Kota Tanjungpinang ke Pulau Dompak pada pertengahan 2011, kata Gubernur Kepulauan Riau HM Sani, Rabu (25/8).

"Proyek pembangunan gedung pemerintahan di Pulau Dompak yang menggunakan anggaran tahun jamak ditargetkan selesai paling lama Desember 2010, karena itu kami berharap dapat difungsikan pada pertengahan 2011," ujar Sani setelah meninjau pelaksanaan pembangunan gedung perkantoran di Pulau Dompak, Tanjungpinang.

Pulau Dompak berhadapan dengan pusat Pemerintah Kota Tanjungpinang. Saat ini masyarakat Tanjungpinang hanya dapat menggunakan perahu atau pompong ke Pulau Dompak.

Dalam proyek tahun jamak untuk pembangunan pusat Pemerintahan Kepri, pemerintah juga telah menyiapkan 3 jembatan, 1 diantaranya dipastikan selesai pada tahun ini.

"Jembatan itu yang digunakan untuk lalu lintas penyeberangan Tanjungpinang-Dompak atau sebaliknya," kata Sani.

Berdasarkan hasil pantauan di beberapa gedung perkantoran Pemerintah Kepri di Pulau Dompak, Sani mengatakan, sekitar 80% proyek pembangunan pusat pemerintahan telah selesai dikerjakan. Pihak kontraktor yang bertanggungjawab dalam melaksanakan proyek tersebut diharapkan dapat menyelesaikannya paling lama Desember 2010.

"Kalau tidak selesai kami akan berikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam waktu dekat kami akan memanggil direktur perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut untuk membicarakan permasalahan itu," ungkapnya.

Sani mengemukakan, Kantor Pemerintah Kepri yang berdampingan dengan kantor satuan kerja perangkat daerah dan Mesjid  Raya sudah hampir selesai dikerjakan. Pihak kontraktor menyatakan proyek itu dapat diselesaikan paling lama Oktober 2010.

Gedung Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Kantor DPRD Kepri akan baru selesai dikerjakan sekitar 60 persen. Namun pihak kontraktor berjanji paling lama proyek tersebut diselesaikan pada akhir 2010.

"Ada beberapa hambatan yang dialami pihak kontraktor yaitu cuaca yang buruk dan penyakit malaria yang menyerang pekerja. Namun itu seharusnya diantisipasi oleh pihak kontraktor agar pelaksanaan proyek tersebut tidak melanggar kontrak kerja," ujarnya.

Dirinya mengatakan, mulai awal Januari 2011, Pemerintah Kepri akan berkonsentrasi memperjuangkan listrik di Pulau Dompak. PT PLN bersedia menambah daya listrik untuk Pulau Dompak.

"Kami sudah bicarakan permasalahan itu dengan Direktur PT PLN pada pekan lalu," katanya.

Sementara permasalahan air akan dibenahi secepatnya dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Sumber air bersih masyarakat Tanjungpinang yang berada di Sungai Pulai akan perbaiki sehingga tidak mengalami kekeringan.

"Ada beberapa sumber air di sekitar Bintan akan dialiri ke Sungai Pulai sehingga masyarakat Tanjungpinang tidak mengalami kekeringan," katanya.

Seperti diketahui, Pulau Dompak adalah sebuah pulau di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di sebelah selatan kota Tanjung Pinang yang mulai dibangun dan akan dijadikan menjadi ibukota propinsi Kepri.

Pulau Dompak merupakan wilayah Kota Tanjung Pinang yang dihubungkan dengan 2  buah jembatan dengan kota Tanjung Pinang bagian selatan dengan luas tanah kurang-lebih 995 Hektar. (laporan wa prasetya/ant)