Jakarta, 26/8 (SIGAP) – Ratusan guru swasta di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menuntut kesejahteraan kepada pemerintah kota setempat melalui pemberian tunjangan daerah yang dialokasikan melalui APBD setempat.

"Kami mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu untuk memperhatikan kesejahteraan guru swasta di daerah ini, karena selama ini gaji yang diterima dari tempat mengajar sangat rendah dibandingkan dengan guru pegawai negeri sipil (PNS)," kata Sutarpri (42), salah seorang guru swasta di Bengkulu, Rabu.

Padahal menurut Sutarpri, tanggung jawab guru swasta tidak jauh berbeda dengan guru PNS sama-sama mendidik siswa menjadi pintar. Tapi, kesejahteraan yang diperoleh guru swasta sangat senjang dari guru PNS.

Para guru swasta itu mengharapkan Pemkot Bengkulu memberikan tunjangan daerah kepada guru swasta yang ada di daerah itu. Dengan adanya tunjangan daerah ini penghasilan guru swasta dapat meningkat.

Selain itu, mereka juga meminta kepada Pemkot Bengkulu jika ada formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) agar memprioritaskan guru swasta diangkat menjadi PNS. Sebab, cukup banyak guru swasta di Kota Bengkulu sudah mengabdi di atas 20 tahun. Namun, mereka tidak ada kesempatan untuk diangkat setiap ada formasi penerimaan CPNS di Kota Bengkulu. Karena itu, pihaknya mengharapkan kepada Wali Kota Bengkulu, Ahmad Kanedi untuk memperjuangkan kesejahteraan guru swasta.

Sementara itu, ratusan guru TK se-Kabupaten Mojokerto mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (25/8).

Mereka mendesak agar anggota dewan memperjuangkan nasib mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Nurul Aini, salah satu guru mengungkapkan, guru yang hadir di gedung dewan itu rata-rata telah mengabdi lebih dari 20 tahun. Namun beberapa kali pendataan guru honorer untuk dijadikan CPNS, mereka selalu saja lolos.

"Saya sendiri sudah 20 tahun mengabdi. Banyak teman-teman lain yang masa pengabdiannya lebih dari itu," ungkap Nurul  seperti dikutip laman gtt-jombang.co.tv,  Rabu (25/8).

Lebih tragis lagi, selama ini kesejahteraan pengajar usia dini ini jauh dari yang diharapkan. Dalam sebulan, mereka hanya mendapatkan honor antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. "Tak satupun dari kami yang menerima honor layak. Makanya kami minta dewan untuk memperjuangkan nasib kami ini," harapnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto, Nike Budiarti mengungkapkan, pihaknya akan menampung keluhan para guru itu untuk disampaikan ke eksekutif. "Memang kasihan, tapi kita lihat dulu kemungkinannya. Apakah guru yayasan seperti mereka itu bisa diakomodasi," kata Nike. (laporan ari prahasta/ant)