Jakarta, 25/8 (SIGAP) – Gubernur Jatim Soekarwo di Trenggalek sela acara bazar sembako murah, Rabu (25/8) menyampaikan, seperempat dari total rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Jawa Timur yang berjumlah 493.004 KK, pada perubahan anggaran tahun 2010 mendapat bantuan permodalan masing-masing sebesar Rp2,5 juta atau totalnya sekitar Rp325 miliar.

Memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2010 ini Pemprov Jatim akan menggelontor sebagian anggaran yang ditetapkan melalui APBD-Perubahan untuk membantu permodalan sekitar 130.000-an RTSM.

Besaran anggaran keseluruhan yang dialokasikan melalui APBD-P tersebut sebenarnya tidak disebutkan oleh Gubernur.

Namun dalam pernyataannya, Pakde Karwo sempat beberapa kali menegaskan bahwa masing-masing rumah tangga sangat miskin tersebut bakal mendapat bantuan permodalan senilai Rp2,5 juta.

Jika seperempat dari 493.004 RTSM adalah 130-an ribu KK/RTSM, maka total anggaran yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan melalui APBD-P tahun ini mencapai kisaran Rp325 miliar.

Pemberian bantuan tentu saja tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi disampaikan Pemprov Jatim melalui pemerintah daerah masing-masing dalam bentuk barang atau perlengkapan usaha dengan nilai setara Rp2,5 juta.

"Misalkan, rumah tangga sangat miskin ini tinggal di sekitar hutan. Mereka akan tetap dilibatkan menggarap lahan (hutan) secara tumpangsari, namun jika membutuhkan istilahnya semacam `glodokan tawon` (kotak kayu untuk tempat/sarang lebah madu), total harganya Rp2,5 juta akan kami berikan kepada mereka," terangnya memberi contoh.

Komitmen bantuan itu juga berlaku bagi masyarakat atau rumah tangga sangat miskin yang tinggal di dataran. Gubernur memastikan bentuk bantuan akan disesuaikan dengan minat serta peluang usaha yang bisa dikerjakan oleh RTSM bersangkutan.

"Kalau mereka tinggal agak di darat dan butuh lele dan belut, Pemprov Jatim akan memberikan mereka bantuan terpal serta benih lele dan belut untuk mereka pelihara," paparnya.

Ditegaskan pula oleh Gubernur, semua bantuan permodalan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh provinsi melalui APBD-P 2010.

Dirinya tak menyebut secara spesifik apakah bantuan permodalan tersebut akan mendapat dana pendamping dari daerah.

Gubernur hanya mengatakan bahwa seluruh anggaran yang disediakan melalui APBD-P tersebut, diproyeksikan untuk membantu seperempat dari total jumlah RTSM dan akan secepatnya dikucurkan ke 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Sebagaimana komitmen awal, Pemprov Jatim mentargetkan pengentasan kemiskinan untuk 493.004 rumah tangga sangat miskin hingga titik nol tahun ini.

Untuk mencapai target tersebut, Gubernur juga telah membentuk tim antarsubsektor, yakni pertanian, perikanan dan kehutanan.

Tim ini akan mencari sampling karakter di wilayah pesisir, pegunungan sampai ke lembah. Hasilnya, terdata sekitar dua juta lebih rumah tangga miskin.

Mereka kemudian akan diberikan modal untuk berdagang dan bagi yang sangat miskin akan diberikan bantuan tunai sekitar Rp3 juta/tahun untuk membeli beras dan lauk pauk.

Konsep pengentasan kemiskinan yang disebut terakhir ini merupakan langkah awal yang direncanakan Pakde Karwo-Gus Ipul sesaat setelah terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jatim, Maret 2010 lalu.

Provinsi Dengan Penurunan Angka Kemiskinan Tertinggi

Pada kesempatan yang sama Pakde Karwo mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai yang tertinggi dibanding 32 provinsi lain di Indonesia.

Dijelaskan Pakde Karwo, penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur terhitung sejak bulan Maret 2009 hingga akhir Februari 2010 adalah sebesar 493.990 jiwa.

Jumlah itu menurut keterangan Gubernur merupakan sepertiga dari total angka penurunan kemiskinan di seluruh Indonesia yang mencapai kisaran 1.506.800 jiwa.

"Tepatnya 32,74% dari seluruh penurunan kemiskinan di Indonesia ada di Jawa Timur. Ini berarti dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, Jatim merupakan yang tertinggi," tandasnya.

Dirinya mengatakan, ada dua variabel utama yang menyebabkan Jatim sukses besar dalam mendominasi penurunan kemiskinan di Indonesia.

Dua variabel pokok tersebut adalah pemberdayaan unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terus berkembang serta nilai tukar petani atau hasil pertanian yang saat ini semakin baik.

Karena itulah, dirinya mendorong pada seluruh pemerintah daerah agar proaktif dalam mendorong peningkatan harga jual hasil pertanian di Jatim.

Salah satunya adalah dengan memfasilitasi para petani agar mampu menjual gabah kering giling dengan asumsi nilai tukarnya yang lebih tinggi dibanding menjual gabah kering panen.

"Ya ini hanya satu contoh saja. Masih banyak variabel serta program kerja yang bisa dilakukan untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan agar bisa berjalan lebih efektif," kata Pakde Karwo memberi semangat. (laporan rusman/ant)