Jakarta, 23/8 (SIGAP) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten akan memprioritaskan program revolusi biru di Banten.

Kepala DKP Provinsi Banten Suyitno di Serang, Senin (22/8) mengatakan, yang dimaksud dengan revolusi biru ini adalah mengubah konsep pemikiran rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia dari darat ke maritim.

Revolusi biru ini, kata Suyitno, diharapkan bisa membuat sektor maritim Indonesia lebih baik lagi ke depan.

Dirinya menjelaskan, diantara program tersebut adalah penguatan struktur dan koordinasi dalam pengamanan wilayah kelautan bersama aparat terkait, juga mengadakan berbagai kegiatan penguatan peran masyarakat dalam perikanan dan kelautan.

"Wilayah laut kita sangat luas. Kami bersama Angkatan Laut dan dan Kepolisian Perairan sudah berkomitmen untuk mengamankan laut kita dari segala kemungkinan pencurian dan sejenisnya. Datanya ada di bagian pengawasan laut. Dalam setahun ini kita sudah menangkap beberapa pencurian dan upaya perusakan laut," kata Suyitno.

Selain itu, di bidang perikanan, pihaknya juga menekankan pentingnya pemberdayaan nelayan, dan petambak ikan.

"September nanti, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad akan meresmikan rumah sakit ikan di Pesauran, Anyer, Kabupaten Anyer," katanya.

Rumah sakit ikan ini, kata Suyitno, adalah satu-satunya dan pertama di Indonesia.

"Ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para petambak, peternak dan pembudidaya ikan, yang sering patah semangat saat melihat ikan peliharaanya tak berkembang dengan baik," harap Suyitno.

Anggaran pembangunan Rumah Sakit Ikan itu menurut Suyitno sebesar Rp 20 miliar.

"Ini programnya pusat. Jadi yang meresmikan juga nanti Pak Menteri, didampingi Gubernur," ujarnya.

Berdasarkan catatan SIGAP, pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang kelautan di DPR RI membuka harapan besar banyak kalangan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Setidaknya, dewan berharap undang-undang yang dihasilkan tentang kelautan akan berkualitas dan bahkan akan mengembalikan kekuatan citra Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.

Indonesia Maritime Institute (IMI), organisasi yang konsentrasi dalam masalah kelautan, mengungkapkan hasil undang-undang itu nantinya akan menjadi tolak ukur tentang seberapa bangkit Indonesia ditinjau dari segi maritimnya. “Indonesia harus jadi negara maritim yang kuat. Makanya, ini momentum bagi DPR RI untuk mewujudkannya,” kata direktur eksekutif IMI, Y. Paonganan, seperti yang dilansir republika.co.id menanggapi adanya pembahasan RUU kelautan di Jakarta, Kamis (12/8).

Menurutnya, konsep Negara Kepulauan (Nusantara), dengan letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra memberikan anugerah yang luar biasa pada bangsa Indonesia. Dengan kondisi itu, kata Paonganan, paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik dan sebaliknya, harus melalui perairan kita.

Selain itu, wilayah laut yang demikian luas dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah tentunya memberikan nilai yang luar biasa pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan, minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis.

“Kondisi ini tentunya akan menempatkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang terbesar di dunia dan harus menjadi acuan dasar dalam menyusun Und ang-Undang Kelautan yang yang kuat,” jelasnya.

Diharapkan dengan UU Kelautan itu, masyarakat Indonesia nantinya dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut yang besar dengan tetap mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan segala potensi yang ada. (laporan rusman/ant)