Jakarta, 23/8 (SIGAP) - Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan bantuan dana Rp19 miliar yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rp16 miliar dan dari DKI Jakarta Rp3 miliar untuk perbaikan prasarana jalan di daerah itu.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Agus Sofyan di Bekasi, Minggu (22/8), mengatakan, bantuan dari Jawa Barat akan digunakan untuk peningkatan jalan provinsi dalam menyambut Idul Fitri 1431 Hijriah.

Dari DKI semula untuk keperluan pembangunan koridor busway dari wilayah Jakarta Timur ke Kota Bekasi melalui sisi selatan Kalimalang namun kegiatan itu batal terlaksana.

"Departemen PU menyatakan sisi selatan itu akan dilanjutkan kembali pembangunan jalan bebas hambatan Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) sehingga dananya dialihkan," ujarnya.

Kegiatan pembangunan jalan yang tengah dilakukan di Kota Bekasi adalah di Jalan Ir H Juanda, yaitu pelebaran dari 2 lajur menjadi 4 lajur.

Jalur jalan yang diperlebar sepanjang 800 meter dan bisa dimanfaatkan sebagai jalur alternatif khusus pemudik Idul Fitri 1431 Hijriah dengan target dari pengguna jalur tersebut adalah pemudik yang tempat tinggalnya di daerah Bekasi Utara dan kendaraan yang datang dari arah Pulogadung, Jakarta.

Rencana semula lajur tersebut akan dilebarkan mulai dari Jalan Cut Mutiah hingga pertigaan Jalan Ahmad Yani. Namun batal terlaksana akibat terbentur dana.

"Pelebaran hanya dilakukan sepanjang 800 meter dimulai dari depan Kantor Pemda lama," ujarnya.

Jalan Juanda baru memiliki lebar 10,3 meter sehingga belum mampu mengakomodasi volume kendaraan yang melintas di daerah itu.

Pascapelebaran diharapkan beban kendaraan yang melewati jalan tersebut bisa ditampung terutama pada saat jam masuk dan pulang kantor dan kemacetan yang selama ini sering terjadi bisa ditiadakan.

Untuk jalur mudik, ruas jalan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pengendara dari Jakarta yang melewati jalan KH Noer Ali untuk tujuan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Bandung sebagai jalur alternatif sebelum masuk ke jalan Khairil Anwar.

Agus menyatakan, dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan, Kota Bekasi membutuhkan dana cukup besar setiap tahun dan sumber dana selain dari provinsi juga dari pusat dan APBD setempat.

Terkait hal itu, indoneia.go.id melaporkan, berdasarkan World Economic Forum Report 2010, kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan berada di peringkat ke-96 dari 133 negara yang diteliti.

Posisi itu jauh di belakang 2 negara tetangga, Malaysia dan Thailand, yang masing-masing berada di peringkat 27 dan 41. Kendala kritis dalam pembangunan infrastruktur adalah lantaran rendahnya investasi publik, lemahnya kemitraan pemerintah dan swasta dan minimnya investasi swasta,termasuk penanaman modal langsung oleh asing. Adapun faktor yang berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur di Indonesia antara lain sulitnya pembebasan lahan, kapasitas SDM dan kelembagaan yang masih lemah, tata kelola pemerintah yang buruk, dan minimnya pembiayaan.

Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia dalam kurun 2010–2014 sebesar Rp1.429 triliun. Kontribusi pemerintah pusat masih dominan,47% dari total yang dibutuhkan. Adapun pemerintah daerah 28%, sisanya dibiayai melalui mekanisme kemitraan pemerintah-swasta sebesar 25%.

“Infrastruktur akan mendorong sektor lain. Kita juga berharap perbaikan infrastruktur diikuti dengan social progress,” kata Senior Country Economist Indonesia Resident Mission ADB Edimon Ginting.

Selanjutnya, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui infrastruktur masih menjadi kendala utama pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Program keterhubungan antarwilayah dinilai sebagai salah satu upaya yang mampu menjawab tantangan tersebut. Pemerintah akan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jalan sepanjang 2.613 km untuk lintas utama. Perencanaan di Kementerian Perhubungan menyebutkan, total rel jalur ganda baru yang akan dibangun pada 2011 mencapai 954,4 km. “Di Pulau Jawa lebih diperuntukkan bagi angkutan transportasi, sedangkan di Sumatera lebih untuk angkutan barang,” paparnya seperti dilansir indonesia.go.id (laporan wa prasetya/ant)