Jumat, 25 Mei 2012
Pemkot Bitung Peduli Kesejahteraan Buruh
Minggu, 22 Agustus 2010 05:04
AddThis Social Bookmark Button

Jakarta, 22/8 (SIGAP) - Pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara, mengisyaratkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan tenaga Buruh yang bekerja di sejumlah perusahaan di kota tersebut.

Sekretaris Kota Bitung, MJ Lomban di Bitung, Sabtu (21/8), mengatakan bila perusahaan mengalami krisis jangan ada PHK, namun jika hal tersebut terjadi perusahaan jangan sungkan untuk minta bantuan kepada pemerintah untuk mencari jalan keluar.

"Kami berharap kepada perusahaan yang ada, tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada kaum buruh, yang disebabkan karena perusahaan tersebut mengalami krisis, karena sangat berdampak bagi yang terkena PHK, sehingga pengangguran akan meningkat," ungkapnya.

Dirinya mengatakan setiap perusahaan harus transparan soal peningkatan keuntungan maupun menurunnya kualitas dari keuntungan itu sendiri.

"Kami minta kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Bitung, jangan hanya membebankan pada kaum buruh ketika perusahaan tersebut mengalami kemerosotan saja dan akhirnya PHK dijalankan," katanya.

Tetapi saat perusahaan mengalami keuntunganpun, ujarnya, agar tidak lupa untuk memberikan hak kepada kaum buruh dengan memberikan kenaikan tunjangan.

Lomban mengatakan kaum buruh dan pihak perusahaan saling membutuhkan.

"Ketika buruh sangat dibutuhkan perusahaan, hal inilah perusahaan wajib memberikan upah selayaknya dia bekerja, begitu juga sebaliknya, buruh harus bekerja sesuai kebutuhan perusahaan, hingga tercipta satu kesatuan yang tak terpisahkan," katanya.

Dalam waktu dekat ini, katakan Lomban, Pemerintah Kota Bitung akan mengundang para buruh dan semua pihak yang terkait, untuk diskusi bersama tentang banyak hal seperti soal PHK di kantor Pemkot, agar segala masalah dapat terselesaikan.

Pada kesempatan terpisah tokoh buruh Robby Supit mengatakan saat ini masih banyak ketidakberpihakan perusahaan kepada kaum buruh.

"Pengusaha saat ini sering mengintimidasi kaum buruh tanpa ada sebab, diantaranya pemutusan hubungan kerja. Banyak kaum buruh yang di PHK tanpa ada sebab, sedangkan Dinas Tenaga Kerja tidak bisa menjadi mediator bagi kaum buruh," katanya.

Sebelumnya, seperti diberitakan SIGAP dilakukan pelatihan antara pemkot dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Cabang Bitung menggelar pelatihan "perkuat ekonomi rakyat melalui koperasi" yang berlangsung di Wisma Pelaut Internasional Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (20/8). (laporan wa prasetya/ant)

 

Arsip Berita