Jakarta, 21/8 (SIGAP) - Media massa perlu melihat konflik dari akar masalah sehingga pemberitaan tidak hanya menginformasikan pihak yang bermasalah, kata pengamat komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fajar Iqbal.

"Konflik selalu memiliki akar masalah, yang terkadang kurang ditampilkan dengan baik oleh media massa. Oleh karena itu, media massa perlu melihat konflik benar-benar dari akar masalah, bukan hanya melibatkan pihak yang bermasalah," katanya di Yogyakarta, Jumat (20/8).

Fajar mengatakan usai mengikuti pelatihan jurnalisme sensitif konflik di Panglao, Filipina, ketika terjadi konflik, pemberitaan terkadang hanya menginformasikan dua kutub atau pihak yang berseberangan atau bermasalah.

"Padahal, masih banyak pihak yang terkait dengan konflik dan membutuhkan infomasi lain mengenai konflik yang terjadi," katanya.

Dirinya mengatakan, untuk melihat akar masalah konflik ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni melihat konflik dari aspek budaya dan struktural.

Aspek budaya, misalnya, bisa berkaitan dengan keyakinan kelompok, individu atau masyarakat yang melahirkan perilaku tertentu yang mungkin tidak diterima oleh pihak lain.

Aspek struktural, misalnya, ada golongan strata sosial yang lebih tinggi yang menyebabkan kecemburuan sosial bagi strata yang lebih rendah.

"Aspek budaya dan struktural itu perlu diperhatikan oleh media massa untuk melihat dan memahami akar masalah pada sebuah konflik sehingga mampu menginformasikannya secara komprehensif," katanya.

Menurut Fajar, dirinya mengikuti pelatihan jurnalisme sensitif konflik di Panglao, Filipina selama sepekan pada 31 Juli hingga 6 Agustus 2010.

Pelatihan yang diselenggarakan Peace and Conflict Journalism Network (Pecojon) itu diikuti 12 peserta yang terdiri atas 7 peserta dari Indonesia dan 5 peserta dari Filipina.

"Melalui pelatihan tersebut saya berharap dapat melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai fenomena konflik," katanya.

Di Makassar, sebelumnya, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin berpendapat, media memiliki peran cukup besar pada sering terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung pada kekerasan dan tawuran.

"Saya mohon maaf tapi paling tidak media memberikan kontribusi sebesar 70% pada terjadinya unjuk rasa, tidak sepenuhnya salah mahasiswa," ujarnya di Makassar, beberapa waktu lalu kepada bahasa.makassarkota.go.id.

Unjuk rasa berujung kekerasan bukan sekali dua di Makassar. Kegiatan itu bahkan mirip tradisi mingguan. Sambil berkelakar, wali kota mengaku pernah merasa buntu berpikir untuk mengatasi unjuk rasa sehingga sempat berpikir untuk menjadikan unjuk rasa sebagai objek wisata. "Karena tidak tahu lagi mau diapakan. Tapi diskusi seperti ini memang sudah menjadi agenda untuk dibicarakan tentang pola-pola pergerakan karena di kampus-kampus lain di Indonesia juga berunjuk rasa tapi belajarnya tetap bagus," jelasnya. (laporan wa prasetya/ant)