Jakarta, 18/8 (SIGAP) – Dalam memperdayakan masyarakat, termasuk mengatasi masalah kemiskinan Pemerintah Provinsi Bali melakukan berbagai program yang dikelompokkan ke dalam 3 klaster.

Seperti dikatakan Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar Rabu (18/8), ketiga klaster itu dilakukan secara terpadu oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang satu sama lain saling mendukung.

Dijelaskan Ketut Teneng, ketiga kluster itu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlidungan sosial untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi beban hidup dan perbaikan kualitas masyarakat.

Selain itu klaster penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan sasaran mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam pembangunan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK), dengan sasaran mampu memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Ketut Teneng menjelaskan, masing-masing klaster mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kredit perbankan maupun dana sosial dari perusahaan.

Untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan itu, Bali memperoleh alokasi dana sebesar Rp1,136 triliun dalam 2010, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp611,135 miliar.

Dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat Rp 546,67 miliar, APBD Bali Rp434,93 miliar, APBD kabupaten/kota se Bali Rp153,5 miliar dan dana sosial dari perusahaan (CSR) Rp652 juta juta.

Kucuran dana pemerintah pusat dan APBD Bali untuk pemberdayaan masyarakat itu disalurkan lewat 19 SKPD, yang programnya disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban masing-masing SKPD.

Demikian pula dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota se Bali untuk berbagai kegiatan dan program ditangani oleh SKPD terkait di masing-masing kabupaten/kota di daerah ini.

Berbagai kegiatan dan program pengentasan kemiskinan tersebut menurut Ketut Teneng, penanggungjawabnya di tingkat Provinsi Bali adalah Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan di tingkat kabupaten/ kota BPMPD kabupaten/kota bersangkutan.

Sebanyak 19 SKPD yang ikut serta dalam program pengentasan tersebut antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan, Dinas kebudayaan dan Dinas Pariwisata, ujar Ketut Teneng.

Berdasarkan catatan SIGAP, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan 3 klaster.  Kebijakan ini menunjukkan berlapisnya program untuk rakyat miskin.

Dijelaskan, klaster pertama tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial, klaster ini diibaratkan sebagai ikan. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS) berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Bersubsidi (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan sosial unt uk pengungsi atau korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat sebesar Rp300 ribu perbulan, serta bantuan untuk lanjut usia (Lansia) terlantar sebesar Rp300 ribu perbulan.

Sedangkan kedua adalah klaster Pemberdayaan Masyarakat. Klaster ini diibaratkan sebagai kail. Melalui program ini Pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini dilaksanakan oleh 13 departemen dan 1 lembaga terkait. Dijelaskan, anggaran PNPM 2010 sebesar Rp11,8 triliun. Dan setiap kecamatan memperoleh dana hingga Rp3 miliar.

Sementara  klaster 3 tentang Pengembangan Kredit Usaha Rakyat. Klaster ini diibaratkan sebagai perahu. Melalui program ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 19 bank, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua. (laporan rusman/ant)