Jakarta, 18/8 (SIGAP) – Penggunaan kartu berobat program jaminan kesehatan masyarakat oleh warga masyarakat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu masih rendah.

Demikian dikatakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko Rosmadi Dzidin, Rabu (18/8). Rosmadi menambahkan, penyerapan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) masih rendah, karena masyarakat lebih memilih menjadi pasien umum ketimbang mengunakan kartu berobat Jamkesmas.

"Kami juga tidak tahu alasannya, tetapi berdasarkan data yang ada pada kami pemilik Jamkesmas sedikit sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali mengunakan kartu mereka," ungkapnya.

Rosmadi menduga rendahnya kesadaran mengunakan kartu Jamkesmas untuk berobat karena masyarakat tidak mau repot.

Menurut Rosmadi, kemungkinan besar warga tidak mau mengurus administrasi dengan tahapan meminta surat rujukan kepada puskesmas tempat yang bersangkutan berdomisili.

Dijelaskannya, dari pengalaman selama ini membuktikan bahwa masyarakat di daerah ini memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan kesehatan mereka.

"Bagi pemegan kartu Jamkesmas kita suruh mengurus surat administrrasi ke dinas sosial dan puskesmas tidak mereka tidak mau, itu artinya mereka secara ekonomi mampu," katanya.

Dirinya menyarankan masyarakat agar mengkonsumsi obat generik ketimbang obat yang diberikan dokter spesialis dengan harga tinggi.

"Obat dari dari dokter spesialis harganya tinggi dan penyakit yang ditangani lebih spesifik," jelasnya.

Dirinya berharap masyarakat bisa mengunakan kartu sehat yang diprogramkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah dan meringankan beban masyarakat.

Berdasarkan catatan SIGAP, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah pengganti program Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin). Jamkesmas berlaku mulai tahun 2008. Jamkesmas merupakan bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan 19,1 juta rumah tangga miskin atau 76,4 juta rakyat miskin dan hampir di seluruh Indonesia.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Jamkesmas tahun 2008 sebesar Rp. 4,6 triliun.

Perubahan mendasar dari sistem Askeskin ke Jamkesmas antara lain penyaluran dana langsung ke pemberi pelayanan kesehatan. Dari Kas Negara ke Puskemas dan jaringan PT Pos Indonesia, sedangkan ke rumah sakit langsung ke rekening bank rumah sakit yang bersangkutan.

Jamkesmas menjadi program kesehatan yang digulirkan pemerintah yang diperuntukkan masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran (RTS). Program ini masuk dalam klaster 1 terkait tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Dimana dalam klaster ini dijelaskan Jamkesmas untuk berobat gratis di Puskemas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah.

Pada 2010 peserta Jamkesmas diperluas kepada geladangan dan napi. Selain Jamkesmas diberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp100 juta per puskesmas per tahun. (laporan rusman/ant)