Jakarta, 17/8 (SIGAP) –  Wali Kota Tasikmalaya, Dede Sudrajat, usai menghadiri rapat di gedung DPRD setempat, Minggu (15/8) mengatakan saat ini angka warga miskin di Tasikmalaya, Jawa Barat  masih tegolong tinggi bila dibandingkan daerah-daerah lainnya.

Dijelaskan Dede, tercatat sekitar 37.525 Rumah Tangga Miskin dari jumlah seluruh penduduk tahun 2006 sebanyak 617.767 jiwa.

Salah satu wujud masih tampaknya masyarakat miskin, dirinya mencontohkan seperti kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya tentang beberapa bayi ditinggal orang tuanya.

Terkait kasus tersebut, dirinya menilai merupakan indikasi karena faktor ekonomi orang tuanya hidup dalam garis kemiskinan, sehingga memutuskan tindakan yang salah dengan membuang bayi karena merasa tidak mampu mengurus dan membesarkannya.

Menurutnya, kasus seperti itu karena orang tua bayi ingin anaknya mendapatkan perhatian dan dapat hidup layak dengan diberi pelayanan yang memadai hingga anaknya diharapkan tumbuh besar.

"Hal kemiskinan itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab orang tua meninggalkan bayinya, karena ketidakmampuan finansial ekonomi," katanya.

Dengan masih tingginya angka kemiskinan yang ditimbulkan dengan beberapa kasus dampak dari kemiskinan, kata Dede menjadi perhatian khusus bagi berbagai kalangan agar bisa menyejahterakan kehidupan masyarakat miskin sehingga mengurangi penyimpangan sosial.

Dede menjelaskan, untuk menanggulangi kemiskinan itu pemerintah Kota Taskmalaya telah melakukan berbagai upaya dengan mengajak dan mengawal para operasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan kemampuannya menekan angka kemiskinan.

"Saya mengajak seluruh OPD untuk menekan angka kemiskinan, supaya fokus membantu keluarga miskin," katanya.

Upaya menjalankan berbagai kebijakan pemerintah daerah, kata Dede perlu didukung oleh berbagai pihak terutama respon masyarakat miskin dalam mengikuti aturan yang telah ditentukan agar harapan mengurangi kemiskinan dapat terwujud.

Disejumlah daerah berdasarkan pantauan SIGAP,  angka kemiskinan yang tinggi masih menjadi catatan tersendiri. Berbagai program dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Di Aceh misalnya, di propinsi paling barat Indonesia itu pemerintahan Aceh akan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian secara luas untuk mengurangi angka kemiskinan.

Menurut Kepala Bappeda Aceh Iskandar di Banda Aceh, beberapa waktu lalu mengatakan, anggaran pembangunan Aceh melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM ) difokuskan pada 4 titik utama pembangunan, antara lain pengurangan angka kemiskinan.

Tiga titik utama lainnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran serta peningkatan lapangan kerja, pembangunan prasarana dasar dan perbaikan pendidikan dan kesehatan.

"Kita ketahui sebagian besar penduduk Aceh ini berada di pedesaan dan pesisir, oleh karenannya kita akan fokuskan pembangunan di dua titik ini," jelas Iskandar. (laporan rusman/ant)