Jakarta, 16/8 (SIGAP) - Sedikitnya 200 kepala keluarga warga Desa Baho Makmur dan Peukerea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kesulitan air bersih karena instalasi air ke desa itu hancur dihantam banjir bandang sejak 4 Agustus 2010.

Kepala Desa Baho Makmur Sapri (50 tahun) yang dihubungi melalui telepon seluler di Bungku, mengatakan, pipa yang berujung pada bak penampungan air berjarak sekitar 4 kilometer dari Desa Baho Makmur terputus akibat dihantam banjir sehingga tidak bisa berfungsi sama sekali.

Menurut Arman (38 tahun), waga Desa Peukerea, banjir bandang yang merendam desanya karena pendangkalan Sungai Baho Makmur. Pendangkalan sungai terjadi karena aliran sungai ini dipindahkan oleh sebuah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Desa Baho Makmur.

"Pendangkalan ini karena aliran sungai dibendung untuk jembatan bagi kendaraan perusahaan," kata Arman. Sutinah (50 tahun), warga Baho Makmur yang sehari hari bekerja sebagai petani sayur mengatakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih keluarganya. "Sekarang kita harus menimba air dari sumur milik tetangga yang cukup jauh," katanya.

Sementara itu sungai kecil di ujung sebelah timur desa yang menjadi salah satu sumber air yang selama ini diandalkan warga Baho Makmur untuk kebutuhan sehari-hari sudah nyaris kering.
Saat ditanya apakah sudah ada upaya perbaikan pipa air bersih ini, Arman mengatakan hingga saat ini belum ada upaya perbaikan dari pihak berwenang. "Kerusakannya sangat parah karena pipanya pecah," ujar Sapri, Kepala Desa Baho Makmur.

Menanggapi adanya kesulitan air bersih tersebut, Budi Santoso, mantan Sekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) berharap agar Pemda setempat lebih cepat menanggapi keluhan warga. “Air itu menjadi sumber penting dalam kehidupan,” katanya kepada SIGAP, Senin (16/8).

Budi, sapaan akrab Budi Santoso menyesalkan ulah perusahaan tambang nikel yang mengalihkan aliran Sungai Baho Makmur sehingga timbul pendangkalan dan menyebabkan banjir bandang. “Sejatinya, perusahaan nikel tersebut mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan tidak menimbulkan bencana,” kata alumnus Institut Teknologi Bandung ini.

Oleh sebab itu, pria kelahiran 7 April 1964 di Jember, Jawa Timur ini, berharap ada ketegasan pemerintah untuk menindak perusahaan tersebut bila benar-benar melakukan tindakan yang merugikan warga. (laporan sofyan badrie/ant)