Jakarta, 15/8 (SIGAP) –  Angka kemiskinan di Jambi menurun 18% dari jumlah warga Kota Jambi sebanyak 613 ribu jiwa. Terkait hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi M. Zayadi di Jambi, Sabtu (14/8) mempertanyakan keakuratan laporan Wali Kota Jambi tersebut.

Dikatakan Zayadi, meski Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyatakan penurunan angka kemiskinan tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (PBS), namun jumlah tersebut perlu dipertanyakan kembali.

Pasalnya, menurut Zayadi, berdasarkan hasil pantauan DPRD di lapangan masih banyak masyarakat yang belum menerima berbagai program pemerintah seperti beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Selain itu kata Zayadi, dasar penilaian untuk masyarakat miskin juga perlu dipertegas lagi, sebab data penilaian miskin yang diterapkan BPS belum tentu sama dengan kategori masyarakat miskin untuk program raskin maupun Jamkesmas.

Untuk itu, Zayadi menyarankan agar Pemkot Jambi bisa melibatkan ketua rukun tetangga (RT) dan lurah pada saat pendataan masyarakat miskin.

Hal tidak jauh berbeda juga dikatakan anggota DPRD Kota Jambi lainnya, Junedi Singarimbun yang menyatakan pendataan masyarakat miskin dengan melibatkan ketua RT dan lurah dinilai cukup baik untuk hasil data yang lebih akurat.

"Data masyarakat miskin harus jelas dan tepat. Hal itu sangat penting bagi rencana program pemerintah kedepan, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi Obliyani mengakui masih banyak lurah di Kota Jambi yang melaporkan data masyarakat miskin terkait untuk program raskin maupun Jamkesmas.

Jumlah masyarakat miskin belum bisa ditentukan dengan angka riil, sebab jumlah warga di Kota Jambi setiap tahun terus mengalami penambahan.

"Agar jumlah masyarakat miskin diketahui secara jelas, dibutuhkan data update setiap tahun mengingat jumlah masyarakat di Kota Jambi terus mengalami penambahan," kata Obliyani.

Terkait hal ini, Asisten Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB),  Ir Hapsari Laksmi Koestiati MM jauh sebelumnya telah mengemukakan, agar pendataan tepat dan akurat seharusnya dalam survey dilapangan melakukan koordinasi dengan para ketua RT dan RW.

Menurut Rieke, ketua RT dan RW mengetahui warganya yang berhak mendapatkan program pro rakyat yang telah dicanangkan pemerintah.

Keakuratan sangat diperlukan kata Rieke, sapaan akrabnya. Sehingga lanjut Rieke, ketika dalam menyalurkan program pro rakyat yang telah dicanangkan pemerintah ini nantinya tepat sasaran. (laporan rusman/ant)