Jakarta, 11/8 (SIGAP) - Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Entikong, Kabupaten Sanggau selalu mengajukan penambahan guru untuk ditempatkan di daerah pedalaman kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur tersebut.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Entikong, Sofyan di Entikong, Rabu (10/8) mengatakan, daerah pedalaman khususnya di perbatasan masih kekurangan tenaga pendidik.

Dirinya mengatakan, secara rutin mengajukan penambahan kuota guru untuk daerah pedalaman. "Hampir setiap ada pertemuan masalah tersebut kita bicarakan agar ada penambahan, namun masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di pelosok," katanya.

Meski demikian, katanya, pemerintah masih memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan dunia pendidikan terutama di perbatasan.

Sementara itu, Kepala Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Adrianus Anis mengharapkan adanya pemerataan penempatan guru. Tujuannya agar jangan sampai di daerah pedalaman terjadi kekurangan guru, sementara di daerah perkotaan malah guru menumpuk.

"Jika kondisinya seperti itu, dapat mempengaruhi kualitas sistem belajar mengajar," katanya.

Dirinya mengatakan, jika melihat dari perbandingan antara jumlah pelajar dan guru di Kabupaten Sanggau saat ini masih belum memadai. "Apalagi di daerah pedalaman ada guru harus memegang rangkap mata pelajaran," katanya.

Idealnya menurut Adrianus, untuk tingkat sekolah dasar (SD) ada 9 orang guru yang terdiri dari 6 orang guru kelas, 1 guru agama, 1 orang guru olahraga dan 1 kepala sekolah.

"Bukan rahasia umum lagi ada oknum guru yang tidak betah menempati sekolah yang terletak di pedalaman atau penempatan guru yang tidak sesuai kebutuhan daerah setempat," katanya lagi.

Adrianus menambahkan, persoalan serius sering terjadi ketika oknum guru kemudian mengajukan surat kepindahan dengan berbagai alasan untuk pindah ke perkotaan.

Sehingga banyak tenaga guru yang akhirnya terkonsentrasi di kawasan perkotaan (ibu kota kabupaten/kota) dan menimbulkan kesenjangan antara jumlah guru di pedesaan dengan yang ada di perkotaan.
Sebelumnya, dalam sambutannya pada peresmian pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi, di Lapangan Ngaralamo, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Rabu (4/8) Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemimpin daerah dari tingkat gubernur sampai bupati/walikota untuk mengutamakan kepentingan publik dalam pengelolaan anggaran. 

"Oleh karena itu, mumpung belum lama berjalan terlalu jauh, saya ingatkan para gubernur, bupati, walikota, seluruh Indonesia kalau ada anggaran pusat dan daerah utamakan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat," tuturnya kepada Kompas.

Kepala Negara mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengutamakan penggunaan anggaran tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan kantor gubernur atau gedung DPRD yang terlalu megah. Anggaran, lanjut Presiden, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan publik seperti pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, listrik, air dan jalan (laporan wa prasetya/ant)