Jakarta, 11/8 (SIGAP) - Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tjuk Eko Hari Basuki mengatakan, sekitar 25% balita di Nusa Tenggara Barat bertinggi badan di bawah standar atau "stunting".

"Ini hasil perhitungan yang menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) 2009," katanya di Mataram, Selasa (10/8).

Dirinya mengatakan, sebagian besar balita yang memiliki tinggi badan di bawah standar berada di kabupaten/kota di Pulau Lombok, sedangkan di bagian timur Pulau Sumbawa jumlahnya relatif tidak terlalu banyak.

Penyebab terjadinya pertumbuhan badan tidak normal pada anak-anak di bawah usia 5 tahun itu, kata Tjuk, terkait saat berada dalam kandungan yang kurang memperoleh asupan makanan bergizi.

"Ibu dari calon bayi tersebut kurang mengonsumsi makanan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi selama dalam kandungan," katanya.

Tjuk menambahkan, pada saat bayi lahir hingga mencapai usia balita juga kurang mendapatkan makanan bergizi seimbang. Padahal pada usia itu tubuh bayi atau balita membutuhkan makanan bergizi untuk menunjang pertumbuhan tinggi badan dan kecerdasan otak.

"Itu bisa terjadi karena ibu yang belum memahami betul arti penting makanan bergizi dan seimbang untuk pertumbuhan anak. Bukan karena balita itu menderita gizi buruk," katanya.

Kondisi yang demikian itu, kata Tjuk, disebabkan ketersediaan pangan pada suatu wilayah tidak sesuai dengan tingkat konsumsi normatif perkapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi, jagung dan ubi.

Selain itu, akses terhadap kemudahan memperoleh pangan akibat kemiskinan, desa tidak memiliki akses penghubung memadai dan tidak ada akses listrik untuk penerangan.

"Faktor lain akibat pemanfaatan pangan atau konsumsi kesehatan dan gizi kurang memadai, baik ibu mengandung maupun balita, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kematian bayi, serta berat badan balita di bawah standar," katanya.

Menurut Tjuk rendahnya tingkat konsumsi pangan, kesehatan dan gizi bisa disebabkan angka perempuan buta huruf yang juga masih tinggi, minimnya sarana air bersih dan jarak fasilitas kesehatan yang relatif jauh.

Menurutnya, balita "stunting" bisa mengalami berbagai gangguan penyakit dan gangguan intelektual.

"Oleh sebab itu kami berupaya menekan angka balita `stunting` yang tidak hanya di NTB, tetapi secara nasional melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya program desa mandiri pangan," katanya.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menekan angka balita "stunting" di samping program perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Desa Mandiri Pangan

Desa Mapan adalah konsep sinergitas dan kokohnya komitmen yang dibangun pemerintah hingga di tingkat pedesaan. Fokus aksi Desa Mapan adalah mengurangi tingginya angka kemiskinan. Di sisi lain, ditujukan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan. Dengan demikian, masyarakat rnampu rnenjalani hidup sehat dan produktif dari waktu ke waktu. Program Aksi (Proksi) Desa Mapan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan.

Dalam catatan SIGAP, di Jateng program tersebut dirintis sejak tahun 2005 di Kabupaten Batang, dan tahun 2006 diperluas menjadi 14 kabupaten dengan masing-masing 2 desa. Pada 2007 ditingkatkan menjadi 16 kabupaten di 46 desa, sedangkan tahun 2008 menjadi 17 kabupaten di 55 desa dengan dukungan dana APBN dan APBD.

Pada tahun 2009, rencana pengembangan Desa Mapan mendapat dukungan APBD Provinsi Jateng senilai Rp 3 miliar, terdapat pada 24 desa, pada 12 kabupaten: Kendal, Demak, Pati, Grobogan, Rernbang, Purbalingga, Banjarnegara, Temanggung, Purworejo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri.

Di samping itu, dari APBN tahun ini dikembangkan pada 17 kabupaten: Batang, Brebes, Banyumas, Wonosobo, Magelang, Sragen, Klaten, Semarang, Kendal, Boyolali, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Kebumen. Besarnya alokasi dana Tugas Pernbantuan pada rnasing-masing kabupaten sesuai dengan tahapannya berkisar Rp 334 juta hingga Rp 485 juta. Dengan demikian, jumlah Desa Mapan yang diprogramkan di Jateng hingga tahun 2009 terdapat 88 desa, pada 25 kabupaten. (laporan wa prasetya/ant)