Jakarta, 10/8 (SIGAP) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui bahwa apresiasi nilai tukar rupiah yang terlalu kuat menyebabkan Indonesia tidak kompetitif.

"Memang ini membuat kondisi kita tidak kompetitif, nah pemerintah tentu mengharapkan agar Indonesia terus kompetitif ke depan," kata Menkeu di Jakarta, Senin (9/8).

Menkeu menyebutkan, pemerintah dan pihak terkait akan selalu menjaga agar Indonesia selalu dalam posisi kompetitif atau memiliki daya saing.

"Inisiatif ini tentu tetap di Bank Indonesia dan pemerintah, namun belum bisa disampaikan sekarang," katanya.

Dalam kondisi nilai tukar rupiah mengalami apresiasi terlalu kuat maka ekspor dari Indonesia akan mengalami tekanan. Dengan penguatan rupiah maka keuntungan yang diperoleh eksportir juga mengalami penurunan.

Sementara itu mengenai peningkatan kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) oleh investor asing, Menkeu mengatakan, dana asing tidak ada masalah selama kondisi makro ekonomi sehat dan memiliki daya tahan.

"Justru kita merasa lebih baik karena penanaman modal asing saat ini relatif lebih baik dibanding tahun lalu. Kita berharap dana asing masuk ke pasar modal, portofolio, dan investasi langsung," katanya.

Sementara itu mengenai rencana penerbitan Samurai Bond, Menkeu mengatakan, hingga saat ini belum ada skenario baru terkait tambahan pinjaman luar negeri.

"Dari prognosa yang kita sampaikan, akan ada penurunan pembiayaan karena defisit yang turun. Tapi apa yang bisa kita lakukan, bagaimana pembiayaannya, kita belum bisa sampaikan kepada publik, masih diagendakan," kata Menkeu.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menkeu terdahulu, menyatakan Penerbitan Samurai Bond atau obligasi dalam bentuk yen akan melihat kondisi pasar. Saat itu Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui  persiapan Samurai Bond sedang berjalan.

"Penerbitan ditentukan oleh kondisi pasar. Karena ini untuk 2009 dan 2010 kita akan lihat kondisi obligasi. Timing dan jumlah akan ditetapkan kondisi market dan penerimaan," kata Menkeu, di Gedung Depkeu, Jakarta, pertengah tahun lalu.

Obligasi Pemerintah Indonesia di pasar Jepang ini bertenor 5 dan 10 tahun. Namun, saat itu Menkeu enggan mengatakan lebih jauh mengenai strukturnya. Untuk hasil yang terbaik, pemerintah akan mempertimbangkan apakah akan diterbitkan sekaligus atau bertahap. Kemudian, penerbitan Samurai Bond juga akan mempertimbangkan hasil penerimaan dan spending yang sudah ditetapkan oleh DPR.

Sebelumnya, pemerintah berencana menerbitkan Samurai Bond untuk seri (trance) pertama pada Juni senilai 500 juta dollar AS guna mengamankan APBN 2009 dari sisi pembiayaan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto memastikan pemerintah tetap akan menerbitkan Samurai Bond pada tahun ini dalam beberapa jenis atau seri. Sesuai dengan jadwal, pemerintah akan  menerbitkan Shibosai atau Samurai Bond pada Juni 2010.

"Kemungkinan penerbitan akan dilakukan dalam beberapa tranches. Tranche pertama 500 juta dollar AS dan seterusnya, tergantung daya serap pasar," kata Rahmat, saat itu kepada kompas. (laporan wa prasetya/ant)