Jakarta, 6/8 (SIGAP) - PDIP dinilai tidak menawarkan harapan baru atau alternatif, terutama  program pro rakyat, demikian Andi Arif Staf Khusus Presiden menanggapi lontaran PDIP akhir-akhir ini terkait kebijakan pemerintah.

Sudah lama dinantikan sikap dan kritik dari PDI-P yang bukan hanya berguna bagi pemerintah, tapi juga untuk rakyat banyak.

Menurut Andi, penantian itu tak kunjung datang, bahkan partai berlambang banteng gemuk ini semakin terlihat emosional dengan konsep oposisi yang makin tidak terarah.

"Ini akibat unsur-unsur rasional di PDIP telah tergusur dari proses pengambilan keputusan di partai," ujarnya.

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan, Megawati dan pimpinan partai lainnya menyia-nyiakan momentum untuk memberi jalan keluar bagi rakyat atas persoalan-persoalan yg sedang dihadapi.

Rakyat hanya mendapatkan tontonan gratis bagaimana sebuah pemerintahan yang sedang bekerja diganggu dengan lontaran emosional. Program tiga kluster untuk rakyat tidak mampu dikritisi dan dicari pembandingnya dengan yang lebih baik.

"Saya menduga, PDI-P sudah kehilangan cara untuk mengkritisi pemerintahan dengan  laju perkembangan ekonomi dan politik yang makin membaik," ujar Andi Arief.

Dikatakan Andi, pernyataan  Cahyo Kumolo untuk membubarkan satgas mafia hukum, membubarkan bappenas, menyebut ledakan tabung gas sebagai teror, membubarkan ormas yang mengarah kekerasan, mencabut perda atas nama agama tertentu merupakan tendensi politik tidak mendukung pemberantasan korupsi, sangat tidak demokratis, bahkan berbau anarkis.

"Cahyo Kumolo tidak bisa membedakan antara gunung dengan kulit pisang, antara kritik dengan provokasi," ungkapnya.

Dikatakannya, bangsa ini membutuhkan terobosan pemikiran, membutuhkan sinergi yang mumpuni ditengah kerja konsolidasi nasional dan demokrasi, dimana PDIP berada didalamnya.

Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden belum lama berakhir, seharusnya rakyat dipulihkan dulu situasi psikologisnya akibat perbedaan dalam Pemilu, bukan malah berupaya menajamkan perbedaannya.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tidak menginginkan PDI-P menjadi beban dalam era transisi ini," tegas Andi Arief. (laporan wa prasetya)