Jakarta, 5/8 (SIGAP) - Pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester pertama 2010 mencapai 6,2%. Ini berarti diatas rata-rata pertumbuhan dunia dan pertumbuhan negara maju dan berkembang. Demikian dinyatakan Asisten Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam (SKP BSB) Wisnu Agung, bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional yang dihadiri semua menteri dan gubernur di Istana Bogor, Kamis (5/8).

Ekspor dan investasi bergerak di luar yang diperkirakan.  Karena investasi meningkat, tidak terelakkan impor juga lebih cepat.

"Tetapi neraca transaksi masih positif terhadap ekspor, meski inflasi juga masih cukup tinggi. Di samping itu rupiah kita benar-benar menguat tajam di kisaran 9000 per USD. Stabilitas ekonomi direspon positif oleh investor," ujarnya.

Menurut Wisnu, indikator lain menunjukan ke arah yang lebih positip, seperti cadangan devisa berada di 76,3 milyard USD. Konsumsi rumah tangga meningkat di antara 5,3% hingga 5,4%. Sementara perbankan juga sehat, kredit konsumsi mampu dibatasi, sementara NPL rata-rata di bawah 5%.

"Ada indikasi, awal krisis surat utang eropa mulai memberi sentimen negatif di sektor riil. Terlihat dari indeks produksi manufaktur global di AS dan CHina menurun sejak april," lanjutnya.

Dikatakan Wisnu, melihat trend yang terjadi, pusat pertumbuhan ekonomi boleh jadi akan bergeser ke kawasan Asia Timur, dimana Indonesia ada di dalamnya.

Menyinggung kemiskinan, Wisnu menjelaskan, kemiskinan yang terjadi di Indonesia meski masih besar, tetapi di tahun 2010 ini bergerak turun sedikit dari 14,2% menjadi 13,3%.

"Pendapatan perkapita meningkat sedikit dari 1947 USD ditahun 2007 menjadi 2590 ditahun 2009. Pengangguran juga menurun sedikit dari 9,1 di tahun 2007 menjadi 7,4% di 2010," jelas Wisnu Kepada SIGAP, Kamis (5/8).

Dalam pertemuan para pakar kemiskinan di Binagraha, Selasa (3/8), salah satu poin rekomendasi adalah perlunya konsolidasi program sektor dan wilayah.

"Tantangan pada desentralisasi fiskal yang belum berjalan optimal dalam bentuk retribusi yang tepat dan berguna di daerah. Belum efektifnya disebabkan terkendala karena percepatan infrastruktur, dimana secara psikologis pengerjaannya terhambat oleh sistem pengadaan nasional dan pemberantasan korupsi disatu sisi, dimana keengganan untuk menjadi pimpro," jelasnya.

"Penguatan struktur APBN dan APBD menyangkut strategi peningkatan pendapatan asli daerah menjadi PR pemerintah," pungkasnya. (laporan rusman)