Jakarta, 4/8 (SIGAP) – Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief mengusulkan Presiden untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang menangani distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Demikian disampaikan Andi Arief di sela-sela Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pembahasan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (03/08).

Menurut Andi Arief, pembentukan Satgas ini dipandang penting, untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi selama ini antara masyarakat dan perbankan. Distribusi dana KUR belum menyentuh semua lapisan masyarakat bawah. Selain itu, bank penyalur KUR juga masih terkesan enggan menyalurkan kredit ke masyarakat kecil.

Dalam pandangan Andi, Satgas KUR juga bisa berfungsi membantu masyarakat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengurusi SIUP, mengurus administrasi untuk mendapatkan kredit di bank seperti BRI. “Ini ironis, karena rakyat kecil, misalnya, pedagang bakso, sulit mendapat kredit di bank,” ujar Andi kepada wartawan.

Dengan demikian, kata Andi, Satgas KUR tidak hanya melakukan monitoring, tapi lebih ke action-nya. “Bisa diartikan Satgas KUR lebih pada operasi jemput bola,” kata Andi Arief

Menurut Andi Arief, untuk memperlancar proses pembayaran cicilan bagi masyarakat penerima KUR, perlu dipikirkan untuk menambah petugas dan mobil keliling yang memudahkan masyarakat membayar cicilan KUR. Satgas KUR ini dibentuk di daerah-daerah. Terkait honor bagi petugas satgas KUR, Andi berpendapat, hal itu menjadi kewenangan Pemda.

Dalam gambarannya, Satgas KUR ini akan terdiri dari gabungan pegawai bank, birokrasi dan bisa melibatkan masyarakat lokal.

Andi juga meminta perbankan tak ragu memberikan dana KUR ke masyarakat, apalagi mencurigai mereka tak akan mengembalikan dana tersebut. "Masyarakat kita kalau (pinjamnya) dibawah Rp5 juta tidak akan kabur, yang kabur itu yang besar-besar kayak BLBI," katanya.

Selain itu, kata Andi, sosialiasi program KUR juga belum menyeluruh. Banyak bupati yang hingga kini tak tahu ada program tersebut. "Banyak bupati dari Partai Demokrat justru tidak tahu KUR," ujarya.

Sementara Deputi Bidang Pengembanan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM Choirul Djamhari menambahkan, para bankir cenderung enggan memberikan dana kredit ke usaha tani dan ikan tangkap. "Bankir kalau menghadapi sektor pertanian, apalagi ikan tangkap, pagi-pagi sudah tiarap. Mereka cenderung menghindari," katanya.

Kendala lain yang menjadi penghambat penyebaran KUR, kata Choirul, karena pemberian KUR terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.  Inilah yang  melahirkan kesenjangan sosial yang tinggi. "Menjadikan KUR, tak bisa di akses di luar Jawa," katanya. (laporan rusman/ip)