Jakarta, 2/8 (SIGAP) - Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bencana & Bantuan Sosial (SKP BSB), bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi yang diperluas, sebuah seri diskusi dalam rangka membahas pelaksanaan  Inpres No. 3 tahun 2010  tentang Program Pembangunan Yang  Berkeadilan, yang direncanakan akan diselenggarakan Selasa (2/8) di Binagraha Jakarta.

Di dalam acara ini, rencananya akan dihadiri kementerian terkait, dan dibuka oleh Sekretaris Menko Kesra, dan Andi Arief Staf Khusus Presiden sebagai keynote speaker.

Diseri pertama ini, akan diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan penurunan kuantitas dan kualitas kemiskinan.

“Fokus diskusi diarahkan pada pemetaan masalah kemiskinan secara terinci terutama dalam sepuluh tahun terakhir ini, seperti pemetaan masalah penanggulangan kemiskinan, yaitu koordinasi dan integrasi program antar sektor, kelembagaan dan pendataan,” terang Hapsari Laksmi Koestiati, Asisten SKP BSB, dan penanggung jawab program.

Juga, pembahasan tentang penentuan sasaran kemiskinan ditingkat  individu, keluarga dan wilayah sesuai dengan Inpres 3 tahun 2010.

“Seperti arahan Wapes, agar kebijakan program dalam 3 kluster sebagai program pro rakyat yang diharapkan akan mampu menanggulangi kemiskinan, yakni pada kluster Bantuan dan perlindungan sosial; kluster Pemberdayaan masyarakat  (PNPM) dan kluster Pengembangan kredit usaha kecil dan mikro (KUR), agar dilakukan dengan serius dan bersungguh-sungguh,” ungkap Hapsari.

Seri pertama ini di akan dihadiri tidak kurang dari 15 Doktor yang berlatar belakang ilmu sosial dan ekonomi, juga para pemangku kebijakan. Di seri kedua nantinya, akan di undang 25 teknolog untuk membicarakan pemberantasan kemiskinan dalam pendekatan teknologi tepat guna. Sedangkan putaran-putaran berikunya, akan diundang pakar IT, pakar Planologi, pakar Infrastruktur, pakar industrialisasi, juga pakar Agrarian Reform.

Dengan penyelenggaraan “putaran Binagraha” ini diharapkan nantinya dapat ditentukan corak politik penanggulangan kemiskinan, bagaimana mensinergikan pendataan by name by address, serta kemampuan menelisik dampak program Kluster bantuan dan perlindungan sosial.

“Kontribusi keilmuan dan pengalaman praktisi bagi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan terakhir adalah bagaimana bentuk kelembagaan dan kepemimpinan untuk mengefektifkan integrasi penanggulangan kemiskinan,” pungkas Hapsari. (laporan wa prasetia)