Jakarta, 30/7 (SIGAP) – Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2010 mengucurkan dana keserasian sosial sebesar Rp840 juta kepada Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari, Boy Azis, dana itu akan disalurkan kepada 7 kelurahan, langsung ke rekening kelompok masyarakat yang dibentuk di kelurahan tersebut.

Menurutnya, ke-7 kelurahan yang akan mendapat kucuran dana itu adalah Kelurahan Nenua Nirae, Kelurahan Anduonohu, Kelurahan Kadia, Kelurahan Bonggoeya, Kelurahan Benu Benua, Kelurahan Kampung Salo dan Kelurahah Kasilampe.

Ditambahkan Boy Azis, setiap kelurahan akan mendapatkan dana secara bervariasi antara Rp100 juta sampai Rp120 juta.

"Tergantung rencana anggaran pembangunan yang mereka susun waktu dimintai datanya," kata Boy Azis di Kendari, Jumat (30/7).

Menurutnya, tujuan pemberian dana ini adalah untuk meminimalisasi terjadinya konflik di suatu daerah. Dana itu diserahkan kepada kelompok masyarakat yang merupakan perhimpunan dari berbagai elemen masyarakat, baik tingkat pendidikan, ras dan agama.

Boy Azis mengemukakan, kegiatan yang bisa dibangun dengan dana ini tergantung kesepakatan masing-masing anggota kelompok masyarakat, karena masyarakat yang merencanakan dan mengerjakan sendiri program yang disepakati.

"Bisa bangun drainase, perbaikan masjid, gereja, pura dan vihara ataupun kegiatan sosial lainnya yang bisa memupuk hubungan keakrabtan dalam masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, anggaran tahun ini menurun dari anggaran keserasian sosial yang diterima Pemkot Kendari tahun lalu yang berjumlah Rp1,5 miliar, tetapi jumlah kelurahan yang mendapat dana keserasian sosial tahun lalu hanya enam kelurahan.

Turunnya anggaran keserasian sosial yang diperoleh tahun ini karena banyaknya pemekaran daerah di Indonesia, sehinga anggaran dari pusat harus terbagi-bagi ke daerah kabupaten/kota lain

Terkait Anggaran Bantuan ini, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie di Makassar beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa, Dana tersebut berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang merupakan langkah antisipasi gejala gejolak sosial antar kelompok masyarakat akibat beberapa faktor seperti, adanya Pilkada, Pemekaran Wilayah atau Diskriminasi Sosial.

Untuk tahun 2010, menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI, Toto Utomo Budi Santoso, Depsos masih akan melanjutkan sejumlah program sosial, termasuk Keserasian Sosial dengan menambah jumlah tenaga program pelopor perdamaian, dimana saat ini sudah ada 100 orang pelopor perdamaian di Indonesia yang direkrut dari Tokoh-tokoh Muda Daerah yang bertugas mendampingi masyarakat dalam menyikapi potensi gejolak sosial agar tidak meluas menjadi konflik seperti pada peristiwa Konflik Ambon dan Poso Tahun 2001-2004. (laporan rusman/ant)