Jakarta, 30/7 (SIGAP) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta pemerintah daerah membantu proses sosialisasi penggunaan elpiji 3 kilogram kepada masyarakat.

"Jajaran pemerintah daerah dari mulai gubernur, walikota, bupati, camat, kelurahan hingga RT/RW harus membantu," kata Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Kamis (29/7).

Agung menjelaskan, jajaran pemerintah daerah memiliki aparat yang bisa diturunkan hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).

Agung juga mengakui, sosialisasi penggunaan tabung gas elpiji 3 kilogram beserta kompor gas dan aksesorinya belum optimal.

Menurut Agung, kurangnya sosialisasi ikut mengakibatkan banyaknya angka kecelakaan akibat ledakan tabung gas elpiji 3 kilogram.

Selain itu, Agung juga akan memanggil tim penyelidik kasus kebakaran akibat meledaknya tabung elpiji.

Agung menjelaskan, tim tersebut terdiri atas beberapa pihak terkait, salah satunya adalah Deputi II Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat.

Tugas tim adalah melakukan penyelidikan penyebab musibah yang menimbulkan korban jiwa dan luka termasuk kerusakan harta benda akibat meledaknya tabung gas.

"Selama ini tim telah mencari fakta di lapangan mengenai penyebab ledakan dan saya akan memanggil tim untuk mengevaluasi hasil koordinasi dan penyelidikan di lapangan, karena hingga saat ini masih kerap terjadi ledakan elpiji di sejumlah wilayah di Indonesia," katanya.

Agung menambahkan, dirinya akan meminta tim untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi mengenai penggunaan elpiji 3 kilogram kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus ledakan gas elpiji 3 kilogram.

Untuk itu pihaknya akan ikut melakukan sosialisasi, terutama bagi para perempuan di pedesaan.

Sosialisasi di pedesaan tersebut akan melibatkan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan

"Sosialisasi penggunaan elpiji dan penanganan kompor gas berikut aksesorinya di tingkat pedesaan khususnya bagi kaum perempuan sangat penting untuk mencegah kecelakaan," katanya.

Seperti dipahami, konversi BBM ke gas elpiji 3 Kg merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat, untuk mengurangi anggaran subsidi yang membebani APBN.

Ketika membuka Sosialisasi Konversi BBM ke Gas Elpiji di Balai Petitih Kantor gubernur Selasa (20/04/10), Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – PMD Departemen Dalam Negeri Darjo Sumardjono mengakui, disamping rendahnya pemahaman masyarakat tentang aspek ekonomis program konversi, sosialisasi yang dilakukan juga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.

Saat ini, sosialisasi dengan banyaknya kejadian tabung yang meledak, membuat pemerintah juga harus melakukan sosialisasi ke arah yang lebih teknis. (laporan wa prasetya/ant)