Jakarta, 27/7 (SIGAP) -  Ketua DPRD Padang, Zulherman, meminta agar tak terjadi tebang pilih dalam penyaluran dana bantuan gempa tahun 2007 dan 2009 kepada para korban dalam bencana itu. Hal tersebut ditegaskannya di Padang, terkait pengaduan belasan warga Bukit Lantik Padang yang menjadi korban gempa tahun 2007 dan 2009 namun belum terdata untuk menerima dana bantuan dari pemerintah.

Pengaduan korban gempa yang disampaikan ke pimpinan DPRD pada Senin (26/7), menurut Zulherman, segera ditindaklanjuti oleh Komisi IV Bidang Kesejahteraan dengan mempertanyakan langsung masalah ini kepada pemerintah kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

DPRD akan mempertanyakan mengapa korban gempa di Bukit Lantik itu tidak terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah, tambahnya. Dirinya meminta, dalam penyaluran bantuan ini agar tidak terjadi tebang pilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan.

Sebelumnya, belasan korban gempa yang bermukim di Kelurahan Seberang Palinggam, Kaki Bukik Lantiak, Kecamatan Padang Barat mendatangi DPRD Padang, menuntut agar bantuan gempa 2007 dan 2009 segera dicairkan. Salah seorang korban, Bet (40) kepada pimpinan DPRD Padang mengharapkan DPRD membantu agar bantuan gempa segera dicairkan karena para korban sudah terlalu lama menunggu.

Bet menjelaskan, pascagempa 2007, warga Bukit Lantik tidak menerima bantuan dengan alasan pihak kelurahan, bahwa data korban di daerah itu hilang, padahal seminggu setelah bencana ini dilakukan pendataan pada korban. Bahkan, masyarakat setempat juga tahu apakah nama mereka terdata atau tidak sebagai korban dan berhak menerima bantuan dari pemerintah.

Sinyalemen adanya tebang pilih dalam penyaluran bantuan dana gempa di Padang mengundang keprihatinan.  Ray Rangkuti, aktivis Lingkar Madani, mengutarakan bahwa pemerintah setempat tidak memiliki sense of crisis. “Bagaimana mungkin masyarakat yang terkena musibah bencana pun masih saja diperlakukan tidak adil,”tegas Ray Rangkuti kepada SIGAP, Selasa (27/7).

Kejadian ini menunjukkan manajemen pemerintah yang amburadul. “Mestinya, pemerintah mengutamakan bantuan bagi masyarakat yang terkena gempa,” kata alumnus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Ray, sapaan akrabnya, berharap pemerintah setempat mampu mendata lebih akurat para korban bencana gempa.  Sehingga kejadian memalukan ini tidak terulang kembali. Apalagi, imbuh Ray, kondisi tanah kita yang memang rawan bencana. Karenanya, kesiapsiagaan menghadapi , menanggulangi  dan  memulihkan kondisi  baik fisik, mental manusia maupun infrastruktur pascabencana harus dipersiapkan. (laporan Sofyan Badrie/ant)