Jakarta, 26/7 (SIGAP) – Sejumlah Jakarta mempertanyakan sosialisasi program Beras Miskin (Raskin)  yang belum berjalan seperti yang diharapkan. Setidaknya hal ini disampaikan Abidin, Ketua Rukun Tetangga (RT) 013 RW 03 kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan  Jakarta Selatan kepada SIGAP, Sabtu (25/7).

Abidin mengatakan, program Raskin masih dibutuhkan oleh beberapa warganya yang tergolong miskin. “Tapin ada warga kita yang sudah sepuh yang hidupnya sebatang kara masih belum mendapatkan Raskin,” katanya.

Abidin mengharapkan pemerintah daerah bisa lebih proaktif untuk mensosialiasikan program pro rakyat ini. “Sebenarnya kita bersedia dilibatkan oleh kelurahan atau kecamatan untuk nyebarkan Raskin ke warga yang tidak mampu di sini,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Sugianto, warga yang tinggal di RT 03 RW 09 kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan ini. Warga yang belum memiliki pekerjaan tetap ini masih belum mendapatkan Raskin. Padahal, kata Sugianto, keluarganya masih mengharapkan bantuan termasuk program Raskin ini.

Menanggapi hal ini, Asisten Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB),  Ir Hapsari Laksmi Koestiati MM menyayangkan hal ini terjadi. Apalagi ini terjadi di Jakarta yang notabene  Ibukota negara. “Memang sosialisasi masih menjadi kendala,” kata Rieke, sapaan akrapnya.

Agar penyaluran Raskin tepat sasaran menurut Rieke, seharusnya kelurahan dan kecamatan melakukan koordinasi dengan para ketua RT dan RW untuk menyalurkan program pro rakyat ini. Menurutnya, para ketua RT dan RW mengetahui warganya yang berhak mendapatkan Raskin.  “Agar penyaluran Raskin bisa sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan,” katanya kepada SIGAP.

Sementara berdasarkan catatan SIGAP, DKI Jakarta termasuk daerah yang mendapatkan program Raskin. Setidaknya ini pernah disampaikan Menko Kesra Agung Laksono beberapa bulan lalu.  Dijelaskan Agung, peluncuran Program Raskin 2010 diperuntukan bagi 8 provinsi.

Kedelapan propinsi itu, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. "Program Raskin 2010 ini telah mendapat persetujuan DPR dengan alokasi sebanyak 156 kg/RTS atau setara dengan 13 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.

Agung mengungkapkan, penerima manfaat raskin pada tahun ini sebanyak 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai hasil pendataan BPS tahun 2008. Dari jumlah ini, sebanyak 9,8 juta atau 56% berada di 6 provinsi di Pulau Jawa. Karenanya, setiap bulan di 6 wilayah itu akan disalurkan raskin paling tidak sebanyak 130 ribu ton.

Menurut Agung, penyaluran raskin ini tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat keluarga tetapi juga berpengaruh positif terhadap stabilitas harga beras di pasar. Melalui pengadaan beras untuk Raskin diharapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri sehingga swasembada beras tetap dapat dipertahankan. Program raskin sendiri dimulai sejak 12 tahun silam yang dilaksanakan secara lintas sektoral dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat. Sasarannya keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin berdasarkan data dari BPS. Perum Bulog bertugas menyediakan dan menyalurkan raskin sampai di titik distribusi. Sementara itu, pemerintah daerah mengelola dan mengawasi penyaluran sampai penerima manfaat.

Seperti diketahui tahun 2009 lalu Komisi IV DPR bersama Perum Bulog telah sepakat untuk tetap menyalurkan beras bagi rakyat miskin (Raksin) pada 2010 selama 12 bulan bagi 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan alokasi 15 kg/RTS per bulan.

Disepakati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.913,5 per kg, dengan nilai subsidi senilai Rp4.313,5 per kg dan harga jual yang tetap pada angka Rp 1600 per Kg.

Sebelumnya diketahui keterbatasan anggaran subsidi raskin tahun 2010 yang hanya mencapai Rp11,655 triliun diperkirakan hanya akan mencukupi penyaluran raskin hingga bulan Oktober.

Melihat kondisi tersebut Panitia Anggaran menetapkan jatah raskin untuk 2010 hanya sebesar 13 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.  (laporan rusman/ant)