Jakarta, 26/7 (SIGAP) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Medan menilai, kebijakan pemerintah menyalurkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi untuk nelayan di Belawan perlu ditinjau kembali, karena tidak tepat sasaran dan dominan dikonsumsi kapal pukat harimau atau "trawl".

"Kebijakan penyaluran solar bersubsidi yang semula bertujuan meringankan beban biaya operasional nelayan tradisional, ternyata malah menambah kesengsaraan mereka. Selama ini solar bersubsidi lebih banyak dikonsumsi kapal pukat harimau," kata Ketua HNSI Medan Azhar Ong kepada ANTARA di Medan, Minggu (25/7).

Sementara itu, banyak di antara pukat harimau "penikmat" solar bersubsidi itu beroperasi setiap hari di zona penangkapan ikan yang diperuntukkan bagi nelayan tradisional.

Azhar  memperkirakan total volume solar bersubsidi yang dikonsumsi pukat "trawl" di Belawan sedikitnya mencapai 10 ton per hari dengan harga beli rata-rata Rp4.500 per liter.

Menurut Azhar, pemerintah dan Pertamina selaku regulator dan pemasok solar bersubsidi perlu segera meninjau kembali kebijakan dan metode penyaluran BBM tersebut, supaya kelak manfaatnya benar-benar bisa dirasakan para nelayan tradisional.

"Untuk menjadikan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi upaya perbaikan kesejahteraan nelayan, instansi pemerintah berkompeten dan lembaga penegak hukum terlebih dahulu harus bisa menertibkan kegiatan pukat harimau," ucapnya.

Pengoperasian pukat "trawl", menurut Azhar, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Pengunaan Pukat Harimau.

Azhar  juga berharap pemerintah lebih peka mencermati nasib ribuan nelayan tradisional di pesisir utara Kota Medan itu, yang dari tahun ke tahun hanya mengandalkan sumber mata pencaharian dari hasil menangkap ikan dengan hasil relatif minim.

"Sejak mengganasnya penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau, pendapatan nelayan terus merosot hingga mencapai sekitar Rp`15 ribu saja per hari," ujarnya.

Dalam catatan SIGAP, Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor riil yang diharapkan bisa dikembangkan sehingga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional.

Berkaca dari  perhitungan untuk 2009, kebutuhan BBM jenis solar dan premium bersubsidi untuk mendukung usaha perikanan pada tahun 2009 adalah sebesar 2.516.976 kilo liter per tahun, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 1.955.376 kilo liter per tahun dan perikanan budidaya sebesar 561.600 kilo liter per tahun.

Kebutuhan perikanan tangkap tahun 2009 terdiri, pertama, jenis kapal/perahu motor tempel pada tahun 2007 sebesar 190.800 unit, tahun 2008 ada kenaikan hingga berjumlah 193.500 unit sehingga kebutuhan BBM tahun 2009 adalah sebesar 445.824 kilo liter.

Pelaksanaan program subsidi BBM di fokuskan pada pencapaian 3 indikator sasaran  utama. Pertama pro poor, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir.

Kedua pro job, meningkatkan penyerapan tenaga kerja kelautan dan perikanan.

Ketiga pro-growth, meningkatkan kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional non migas (tidak termasuk pengolahan-red).(laporan wa prasetya/ant)