Jakarta, 25/7 (SIGAP) - Pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan UGM Yogyakarta, Susetiawan, menilai pemerintah belum berhasil mensejahterakan para petani di Indonesia, meski petani mempunyai peran penting di sektor ketahanan pangan.

Demikian dikemukakan Ketua Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Yogyakarta itu saat menjadi pembicara dalam workshop bertajuk Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pemenuhan Hak Rakyat atas Pangan Serta Implikasinya pada Kesejahteraan Rakyat di aula PKP-RI, Bangkalan, Sabtu (25/7).

"Hingga sekarang, pemerintah belum bisa mensejahterakan kaum petani. Ini dilihat dari harga beras yang dijual petani di bawah standar harga yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Seharusnya menurut Susetiawan, pemerintah mampu membeli beras milik petani dengan harga yang tinggi, kemudian pemerintah menjual beras kembali kepada masyarakat dengan harga yang murah.

"Jika hal ini sudah dilakukan pemerintah, dipastikan bisa mensejahterakan petani dan masyarakat. Namun, kondisi yang terjadi malah sebaliknya. Petani menjual beras dengan harga murah, tapi masyarakat membeli beras dengan harga mahal," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah agar turun tangan terkait persoalan tersebut, sebab harga beras tidak boleh mahal, tapi harus murah dan bisa dijangkau masyarakat.

Menurut Susetiawan, agar tidak mahal, beras harus diatur tata niaga pemerintah, sehingga beras yang dijual petani bisa mahal, dan masyarakat yang membeli dengan harga murah. “Jangan pupuknya yang disubsidi, tapi berasnya juga harus disubsidi," ujarnya.

Semenatara itu, panitai wokshop menjelaskan, hasil dari acara ini dapat disimpulkan, jika pemerintah masih belum berhasil meningkatkan kesejahteraan kaum petani. Ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan peserta workshop dan narasumber dan hal itu nantinya paling tidak akan menjadi rekomendasi agar kinerja ke depan lebih baik. (laporan rusman/ant)