Jakarta, 24/7 (SIGAP)- Staf Khusus Presiden bidang Bencana dan Bantuan Sosial  (SKP BSB) Andi Arif meminta kepada seluruh pejabat dan pengambil keputusan di kawasan Barat Sumatera, dan Jawa Selatan, untuk meningkatkan kewaspadaan, demikian disampaikan kepada SIGAP Sabtu (24/7).

Hal itu sesuai dengan kajian yang dilakukan Kantor Staf  Khusus bersama para ahli, dan pemerhati gempa.

Dikatakannya, ada empat alasan yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Pertama, hasil analisa pakar geoteknologi LIPI, Dr Danny Hilman, bahwa di kawasan Barat Sumatera, ada potensi gempa besar, terutama di wilayah Mentawai.

"Hasil penelitian pakar gempa itu menunjukkan, bahwa potensi gempa yang ada di dalam bumi di barat Sumatera, masih tersimpan energi yang cukup besar, meskipun di tempat itu pernah dilepaskan energi gempa besar," kata Andi.

Kedua, dari pengumpulan data statistik, dimana Staf Khusus mendapat asistensi dari pengamat gempa, Ir Didik Wahyu, bahwa ada pola pengulangan gempa di kawasan barat Sumatera.

"Pola ini dianalisa sebagai data statistik dengan memantau gempa Sumatera selama 20 tahun terakhir," jelas Andi.

Ketiga, adanya penghitungan statistik keterkaitan gempa dengan posisi bulan terhadap bumi. Yaitu, apogee (dimana bumi dan bulan mencapai jatak terjauh) dan perigee (dimana gaya grafitasi bumi berubah karena posisi jarak bulan dengan bumi).

"Pada beberapa hari kedepan ini, hitungan jarak bumi adalah parigee. Jadi, perlu kita waspadai bahwa faktor grafitasi bisa menjadi stimulan rambatan gempa,"  kata Andi.

Dan pertimbangan keempat, berdasarkan pada peta seismic hazard.

"Bahwa, berdasarkan peta yang dibuat para ahli, kawasan di Barat Sumatera berpotensi dengan gempa susulan berdasrkan fakta historis dan energi di perut bumi," kata Andi.

Kesiapan Daerah

Seperti dilaporkan VIVAnews, provinisi Sumatera Barat adalah satu dari sejumlah provinsi yang masuk dalam Peta Bahaya Gempa Indonesia 2010, yang dikeluarkan para ahli ITB beberapa waktu lalu di Istana Negara.

Sumatera Barat diprediksi menyimpan potensi gempa besar di perairan Mentawai. Namun, hingga saat ini provinsi tersebut belum mengkaji aturan terkait ketahanan bangunan publik terhadap gempa.

"Zonasi gempa baru menunjukkan kekuatan gempa di Sumbar akan meningkat 1,5 kali lipat lebih besar dari sebelumnya," ujar Ketua Ikatan Ahli Geologi Sumbar Ade Edwar pada VIVAnews, Jumat (23/7).

Kondisi ini, menurut Edward, dibutuhkan keseriusan untuk penguatan ketahanan bangunan yang ada. Meskipun peta bencana ini baru dirilis, pemerintah daerah mesti tanggap untuk menyikapinya dalam bentuk aturan.

"Peta ini kan baru, butuh waktu untuk melakukan antisipasi sesuai dengan akibat yang akan ditimbulkan dari bencana gempa ke depan," kata Ade.

Menurut Probabilitic Seismic Hazard Analysis Map yang dirilis beberapa waktu lalu di Istana, tingkat guncangan di Padang meningkat dari 0,25 g menjadi 0,32 g (grafitasi).

Data baru tersebut menjadi fakta ilmiah bagi Sumbar untuk waspada menghadapi gempa.

Sebanyak 637 Dusun di Zona Merah Tsunami bila tidak segera ditindak lanjuti, gempa berkekuatan 9,0 SR yang tersimpan di Kepulauan Mentawai diprediksi menyebabkan tsunami, akan menghantam 637 dusun yang berada di tujuh kabupaten kota di Sumbar.

Sedikitnya, 500 ribu hingga 600 ribu jiwa yang berprofesi sebagai nelayan mendiami kawasan tersebut, terancam jiwanya.

Saat ini, di kawasan pesisir Sumbar, baru menggunakan peringatan dengan sirine. Sebanyak 6 sirine sebagai early warning system dipasang pada tujuh daerah.

Sirene peringatan dini tsunami milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ini dipasang di Padang, Kota Pariaman, Cimpago (Kab. Padang Pariaman), Pasar Tiku, Sasak, Pasaman Barat.

Di Indonesia, sirine ini terpasang sebanyak 12 unit. Enam unit terpasang di Sumbar dan sisanya berada di NAD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar juga berencana menerapkan tekhnologi gelombang radio yang terkoneksi ke sirine tsunami.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat akan melaksanakan silaturahmi dengan semua pihak terkait dengan kebencanaan di daerah ini guna membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Sumbar yang definitif.

Rencananya pelaksanaan silaturahmi ini dilangsungkan di Padang, Senin 26 Juli 2010. Peserta silaturahmi berjumlah 100 orang utusan dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, LSM, ormas, media massa dan dunia usaha di Sumbar.

Harmensyah berpendapat, sebelum FPRB definitif dibentuk akan ditetapkan platfon forum ini sebagai lembaga nonformal dalam satu mekanisme multi pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penganjur pengurangan resiko bencana di berbagai tataran.

Forum ini diharapkan dapat memberikan koordinasi, analisis dan saran tentang bidang-bidang prioritas yang memerlukan tindakan terpadu dalam pengurangan resiko bencana melalui kebijakan terencana dan program pembangunan yang disesuaikan dengan pelaksnaan kerangka aski Hyugo, jelas Harmensyah.

Sebelumnya berdasarkan catatan  SIGAP,  Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB) Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota se-Sumbar membuat peta wilayah berpotensi bencana, mengingat daerah ini rawan gempa dan tsunami. (laporan wa prasetya/ant)