Jakarta, 24/7 (SIGAP) - Usaha industri kecil dan menengah kerajinan batik di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, kini terancam gulung tikar terkait kenaikan tarif dasar listrik sebesar 18%.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Pekalongan, Anis Sungkar di Pekalongan, Sabtu mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik sebesar 18% akan menimbulkan pengaruh besar terhadap kondisi industri batik.

"Kenaikan TDL akan berpengaruh terhadap naiknya bahan baku benang dan kain sedangkan kondisi pasar kerajinan batik masih lesu. Dengan kondisi ini maka akan menjadi ancaman bagi UKM batik," katanya.

Dirinya mengatakan pada awalnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) cukup pandai dalam membuat asumsi terhadap pelaku industri dan masyarakat dengan menawarkan kenaikan TDL sebesar 40%.

Ketika mendapatkan protes dari pelaku industri, PLN kemudian menurunkan kenaikan TDL menjadi 18% seperti tujuan dari awal perusahaan tersebut.

"Mestinya, PLN jangan melakukan cara seperti itu. Jika memang mau menaikan TDL, ajukanlah sesuai angka logis," katanya.

Anis menilai posisi logis kenaikan TDL itu seharusnya sebesar 10% karena barang produk tekstil, seperti batik dan pakaian jadi hanya naik 15%.

"Kenaikan kerajinan batik sebesar 15 persen itu karena menjelang Lebaran. Jujur saja dengan adanya perjanjian pasar bebas juga cukup menyulitkan pelaku industri bersaing dengan produk asal China," katanya.

Dirinya mengatakan kondisi kesulitan yang dihadapi industri kerajinan batik Pekalongan ini diperkirakan mulai terlihat pada enam bulan ke depan.

"Akibat TDL itu, kemungkinan pelaku industri batik di Pekalongan akan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu kami berharap kebijakan pemerintah harus lebih memperhatikan masa depan UKM," katanya.

Sebelumnya, langkah kenaikan tarif daya listrik (TDL) yang dilakukan pemerintah kepada sektor UKM disesali oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa.

Realisasi kenaikan TDL untuk UKM ini mencapai 80%. "UKM, dengan tarif B1-B2 atau I1-I2 justeru mengalami kenaikan lebih besar daripada industri besar," katanya di Jakarta, pekan lalu.

kenaikan ini sangat terasa bagi HIPMI yang sebanyak 95 anggotanya merupakan UKM. Dirinya menyatakan apa yang terjadi ini membuktikan pemerintah tidak fokus terhadap UKM. "Begitu juga dengan pinjaman suku bunga yang didapatkan oleh UKM selalu lebih besar," imbuhnya.

Meski demikian, pihak HIPMI tidak menolak kenaikan TDL ini, mengingat beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah ini sangat besar. HIPMI hanya mempersoalkan besaran kenaikan TDL-nya. "(Besaran) kenaikan TDL ini harus direvisi, namun kami tidak menolak kenaikannya," terangnya seperti dilansir  serru.com (laporan wa prasetya/ant)