Jakarta, 23/7 (SIGAP) - Pemerintah Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta optimistis akan menyelesaikan pembangunan kereta bawah tanah rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia pada 2015.

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Achmad Harjadi, di Jakarta, Jumat mengatakan desain awal pembangunan rute kereta bawah tanah pertama itu akan dirampungkan pada 2010.

"Targetnya tahun depan mulai konstruksi dan selesai pada 2010," ujarnya usai berbicara dalam Diskusi Nasional Pembangunan Ibukota Jakarta Dalam Perspektif Nasional, di Kantor Bappenas Jakarta.

Achmad menjelaskan, pendanaan untuk pembangunan kereta bawah tanah itu telah didapat dari pinjaman pemerintah pusat kepada JICA (Japan International Cooperation Agency).

"Pinjaman itu diteruskan kepada pemda DKI dengan porsi 52 persen ditanggung pemda dan sisanya pemerintah pusat," tuturnya.

Pinjaman dari JICA itu akan membiayai seluruh keperluan pembangunan kereta bawah tanah yang dikerjakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT MRT Jakarta.

Rencananya, jalur kereta bawah tanah itu akan dikembangkan dari timur hingga barat Jakarta yang menghubungkan Bekasi dan Tangerang.

Achmad mengatakan, pembangunan kereta bawah tanah itu merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan yang dialami sekitar 9,5 juta penduduk DKI Jakarta setiap hari.

"Masalah Jakarta itu soal transportasi, MRT bisa mengangkut ratusan ribu orang sedangkan bus hanya 50-150 orang kalau busnya digandeng," tuturnya.

Sementara itu, pemda DKI akan terus mengembangkan jalur Busway hingga 10 koridor pada akhir 2010.

Dalam membangun jaringan kereta api bawah tanah, seperti dilaporkan JAKARTA.GO.ID,  Pemprov DKI Jakarta akan mengedepankan konsep pengembangan berorientasi transit atau transit oriented development  (TOD). Terutama dalam pembangunan 12 stasiun kereta api bawah tanah tahap pertama dengan rute Lebakbulus – Dukuh Atas.

Namun klasifikasi 12 stasiun itu masing-masing tetap berbeda. Dari 12 stasiun itu, 5  diantaranya akan dijadikan TOD maksimum, yakni Stasiun Lebakbulus, Fatmawati, Cipete, Blok M dan Stasiun Dukuh Atas. Kemudian 3  stasiun yakni Senayan, Istora dan Bendungan Hilir akan dikembangkan dengan pola TOD medium yakni konsep pengembangan medium.

Sedangkan 4 stasiun lainnya, yakni Haji Nawi, Blok A, Sisingamangaraja dan Setiabudi akan dikembangkan dengan konsep TOD minimum.

Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Ruang Kota dan Pemugaran Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, mengatakan, pada dasarnya seluruh stasiun yang ada akan dikembangkan menjadi kawasan TOD. Hanya saja pengembangannya dibagi dalam 3  klasifikasi, yakni berupa TOD maksimum, medium dan minimum. Pembagian klasifikasi tersebut akan disesuaikan pada kondisi lingkungan, nilai ekonomi, pusat kegiatan dan perpotongan koridor angkutan massal.

Pengaturan itu sesuai dengan Raperda RTRW DKI 2010-2030 yang menyebutkan, penetapan lokasi stasiun yang dikembangkan dengan sistem TOD harus didukung oleh kajian kompherensif. Yakni meliputi aspek sosial ekonomi, hukum lingkungan dan transportasi. Aturan tersebut, nantinya akan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iwan juga mengatakan, dalam Raperda RTRW disebutkan bahwa rencana pengembangan TOD juga ditujukan untuk merangsang pertumbuhan kawasan yang dapat berdampak langsung pada pertumbuhan perekonomian. Karenanya, diperlukan pengaturan pola distribusi dan intensitas serta ketentuan bangunan.

“Untuk menetapkan lokasi dan membangun TOD itu tidak mudah. Karena perlu panduan rancang kota, penataan ulang pola peruntukkan tanah. Selain itu perlu pengaturan intensitas bangunan, panduan teknis pengembangan ruang bawah tanah, penerapan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendapatkan ruang publik,” ujar Iwan, saat kegiatan Joint Seminar With DKI Jakarta and Japan International Cooperation Agency Improvement of Jakarta, di ruang pola, Balaikota DKI, Kamis (20/5).

Selain itu, penerapan konsep public private partnership juga diperlukan. Bahkan perlu adanya sistem feeder transportasi menuju kawasan transit yang secara langsung terkait upaya pengurangan kemacetan. Pengembangan TOD juga harus memperhatikan masalah sosial, seperti pemenuhan jalur pejalan kaki agar penumpang bisa merasa nyaman dan aman saat berada di stasiun tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintah mendukung upaya pemda DKI membangun kereta bawah tanah sebagai solusi atas masalah kemacetan.

"Perbandingan jumlah penduduk yang dilayani dengan kemampuan pemenuhan pelayanan publik belum seimbang," katanya.

Hal itu terlihat dari terjadinya masalah kemacetan di pusat-pusat kegiatan penduduk, terjadinya banjir di daerah-daerah Jakarta akibat berkurangnya kawasan resapan air dan sistem drainase kota yang tidak terintegrasi.

Indikator lainnya adalah luasnya kawasan permukiman kumuh di Jakarta yang mencapai 20 persen dari total 425 km persegi wilayah pemukiman pada 2009.

Menurutnya, permasalahan Jakarta tidak dapat diselesaikan tanpa menyelesaikan akar permasalahan yakni dengan membangun daerah-daerah lain di luar Jakarta maupun di luar Jawa.

"Daerah-daerah lain tersebut diharapkan dapat tumbuh dan berkembang agar mampu memiliki daya tarik tersendiri sebagai daerah tujuan untuk kehidupan yang lebih baik," tuturnya. (laporan wa prasetya/ant)