Jakarta, 23/7 (SIGAP) – Pemerintah Pusat belum merespon terkait pembangunan pemecah gelombang pesisir di Bengkulu sepanjang 525 kilometer untuk mengatasi laju abrasi atau penyempitan daratan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu, Nana Sujana di Bengkulu, Kamis (22/7). Padahal menurutnya, usulan sudah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditambahkan Nana, pembangunan pemecah gelombang di sepanjang pantai Bengkulu diperlukan, pasalnya laju abrasi yang terjadi sangat tinggi.

Menurutnya, pemasangan pemecah gelombang tersebut diutamakan pada kawasan pemukiman masyarakat di tepi laut, sedangkan kawasan tebing akan dibangun pelapis tebing.

Dijelaskan Nana, keganasan ombak pantai barat di perairan Bengkulu telah mengakibatkan badan Jalan Lintas Barat Sumatra ambles di beberapa titik.

"Dengan pembangunan pemecah ombak akan melemahkan kekuatan terjangan ombak, sehingga laju penyempitan daratan bisa ditanggulangi," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Bengkulu, Ali Berti mengatakan jalan lintas barat Sumatra yang terancam putus di beberapa titik di Kabupaten Bengkulu Utara sudah dialihkan menjadi jalan provinsi.

"Jalan negara dialihkan ke Jalur Batik Nau-Ketahun, tapi jalan yang ambles itu masih menjadi andalan pengendara karena jaraknya lebih dekat," katanya.

Ali menjelaskan, setidaknya ada 3 titik yang rawan putus dan butuh penanganan secepatnya yakni dua titik di Desa Urai dan Serangai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan di Desa Air Punggur Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko.

Terjangan ombak pantai barat membuat badan jalan yang memanjang di pinggir pantai tergerus hingga nyaris putus. "Di dua titik yaitu Serangai dan Urai sebagian badan jalan sudah ambles, tinggal menunggu saat putus," katanya.

Kondisi badan jalan ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan apalagi saat malam hari karena tidak ada penerangan jalan. Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Budi Darmawansyah menilai pemerintah pusat sangat lamban menyikapi abrasi jalan lintas barat karena sudah berlangsung lama.

"Kondisi jalan ini sangat berubah drastis sejak gempa 2007 melanda Bengkulu, badan jalan ini sudah mulai tergerus ombak tapi sampai sekarang tidak ada perhatian dari pemerintah pusat," katanya.

Sejatinya, pemecah gelombang atau breakwater adalah prasanana yang dibangun untuk memecahkan ombak, dengan menyerap sebagian energi gelombang.

Pemecah gelombang digunakan untuk mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai dan untuk menenangkan gelombang dipelabuhan sehingga kapal dapat merapat dipelabuhan dengan lebih mudah dan cepat.

Pemecah gelombang harus didesain sedemikian rupa dengan kontruksi yang kuat. Sehingga kekuatan pemecah ombak tidak mudah jebol hanya karena kesalahan prosedur kontruksinya.

Berdasarkan pantauan SIGAP, setidaknya telah terjadi 2 kerusakan pemecah ombak (breakwater) yang telah dibangun di 2 daerah.  Pemecah ombak projek PLTU Palabuhanratu di Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pemecah ombak sepanjang 150 meter tersebut jebol.

Menurut Ketua Tim Supervisi Konstruksi PLN Jasa Manajemen Konstruksi (JMK) Utut Suhud, kejadian breakwater ambles ini bukan kali pertama terjadi, namun hampir terjadi setiap tahunnya. Di Tahun 2009 tanggul sepanjang 40 meter amblas diempas ombak besar. Menurut Utut, hal ini sebabkan oleh kesalahan kontruksi. Demikian yang di lansir laman bataviase.co.id.

Sedangkan di Aceh, tanggul pemecah ombak sepanjangn 3 kilometer yang dibangun pascatsunami 2004 di sepajang Suak Indrapuri, Pasir, dan Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan sudah amblas ke laut.  Akibat amblasnya tanggul itu menyebabkan Jalan Diponegoro Meulaboh tertimbun tanah pasir. Penduduk kawasan itu semakin cemas sebab sejauh ini tidak ada upaya penanggulangan.

Sejumlah warga Suak Indrapuri dan Pasir seperti yang dilansir laman serambi.com, Kamis (1/7) mengatakan, penduduk yang menetap di sekitar pantai cemas karena air laut tidak terbendung lagi setelah tanggul amblas ke laut. Wabup Aceh Barat, Fuadri SSi merasa prihatin terhadap bantuan BRR NAD-Nias ini yang dinilai kegunaannya hanya bersifat sementara sehingga sekarang tidak bermanfaat lagi karena sudah ditelan laut.  (laporan rusman/ant)