Jakarta, 23/7 (SIGAP) - Koordintor rehab rekonstruksi gempa Provinsi Sumbar, Dodi Ruswandi, meminta masyarakat melapor bila ada pemotongan bantuan gempa. Koordintor rehab rekonstruksi gempa Provinsi Sumba, Dodi Ruswandi, di Padang, mengatakan hal itu terkait adanya laporan dari Forum Komunikasi Peduli Anak Nagari (FKPN) Kabupaten Padang Pariaman mengenai dugaan adanya pemotongan bantuan gempa yang terjadi di Kecamatan Nan Sabaris dan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

"Masyarakat Sumbar agar segera melaporkan bila ada pemotongan bantuan gempa," katanya.

Menurutnya, apabila ada Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yang berusaha memaksa, membujuk, dan merayu warga agar bersedia memberi imbalan laporkan saja kepada pihak berwajib. "Pemerintah telah menganggarkan uang operasional untuk Tim Pendamping Masyarakat. Itu gunanya agar mereka tidak boleh mengganggu dana bantuan gempa untuk warga korban gempa," kata Dody Ruswandi.

Laporan yang disampaikan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Peduli Anak Nagari, menurut Dodi Ruswandi, sangat penting karena pungutan yang dilakukan oknum tertentu sangat tidak wajar. Sistem pencairan dana bantuan gempa saat ini berbeda dengan kejadian tahun 2005 dan 2007 yang lalu. Pemerintah berusaha membuat sistem dengan membentuk kelompok masyarakat atau Pokmas.

"Pemerintah mengirim dana itu langsung ke rekening Kelompok Masyarakat atau Pokmas, sehingga tidak ada yang lewat melalui orang perorang," katanya. Dirinya mengatakan, Pemerintah provinsi Sumatera Barat (Sumbar) baru mendistribusikan bantuan dana bagi korban gempa 2009 sebesar Rp115 miliar atau hanya 4% dari total kebutuhan.

"Pendistribusian ini baru tahapan uji coba dengan dana sebesar Rp115 miliar atau empat persen dari kebutuhan total," katanya. Menurutnya, Pemerintah sedikit terlambat dalam mencairkan dana itu kepada masyarakat karena proses pencairan sudah diakhir tahun anggaran, sementara gempa terjadi bulan September, sehingga dana bantuan gempa tidak bisa cair pada awal tahun 2010.

Terkait pemotongan bantuan bencana gempa, Faisal Haq, aktivis Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, menyayangkan sikap tidak terpuji tersebut. “Sungguh, perbuatan dhalim, bila pemotongan itu terbukti,” tegas Faisal Haq kepada SIGAP, Jumat (23/7).

Faisal meminta aparat tidak berpangku tangan melihat pendhaliman ini. “Mestinya orang yang terkena musibah, jangan ditambah dengan penderitaan lagi,”tandas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta ini. Kendati demikian, mantan wartawan harian di Jakarta ini berharap pemerintah tidak lamban menyalurkan bantuan.

“Kelambanan ini bukan cerita baru. Kelambanan ini terkait manajemen bencana. Bencana itu tidak dapat diperkirakan kapan datangnya. Sifatnya darurat. Semestinya, bantuan pun juga bersifat cepat, jangan lamban. Bila terus lamban, jangan-jangan masyarakat yang mau dibantu sudah pada meninggal,” sindir Faisal. (laporan Sofyan Badrie/ant)